JAKARTA - Perwakilan pengemudi ojek online (ojol) memenuhi undangan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Para driver menyampaikan sejumlah masukan terkait isu ojol seperti menolak wacana potongan komisi 10% dan tarif yang layak ke pimpinan DPR.
Salah satu perwakilan driver dari Unit Reaksi Cepat (URC), Billy menjelaskan pimpinan DPR telah menjawab sejumlah aspirasi yang disampaikan ojol aktif. Saat diskusi dilakukan dengan pimpinan DPR, termasuk dengan Dasco, tanggapan pemerintah atas aspirasi ojol akan segera dirampungkan dalam bentuk perpres atau peraturan presiden.
“Kami hari ini dibawa oleh Dewan Adat dan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menuju DPR RI bertemu dengan Bang Sufmi Dasco. DPR akan membawa kabar baiknya buat teman-teman ojol yang benar-benar mitra, yang benar-benar mencari nafkahnya di jalanan, yang menolak menjadi pekerja, yang menolak potongan 10%,” ungkap Billy.
Billy menekankan sejumlah aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut antara lain penolakan terhadap wacana potongan 10%, sebab menurut URC bukan potongan yang menjadi masalah, karena dengan potongan 20% yang ada saat ini ojol juga merasakan beberapa manfaat.
Menurut URC yang perlu dikaji adalah tarif yang layak untuk layanan ojol. Billy menyebut hal ini berbeda dengan tuntutan asosiasi lain yang mengatasnamakan ojol.
“Yang mereka tahu adalah tuntutan potongan 10% agar pendapatan lebih besar, padahal kalau kita kaji yang saat ini berjalan pun tarifnya yang kurang layak, dan masalah potongan itu berimbang dengan apa yang didapatkan oleh mitra. Karena adanya bonus-bonus, adanya hal-hal lain yang diberikan oleh perusahaan aplikasi,” jelas Billy.
Berdasarkan regulasi, selama ini komisi 20% yang diterapkan perusahaan aplikator masih sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 Tahun 2022 yang mengatur aplikasi hanya boleh mengambil komisi maksimal 20% dari mitra. Sebab itu, skema pembagian komisi perjalanan ojol memiliki skema 80% untuk mitra dan 20% untuk aplikator.
(Dani Jumadil Akhir)