JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan mengancam membekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Saat ini diakui Purbaya citra Bea dan Cukai sedang terpuruk di mata media, masyarakat, dan bahkan pimpinan negara, akibat kasus serius yang melibatkan oknum pegawainya. Purbaya menyatakan telah meminta waktu selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi otoritas tersebut.
"Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai,” jelas Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11/2025).
Purbaya menyebutkan sejumlah permasalahan di Bea Cukai yang memang medesak untuk segera dilakukan perbaikan. "Ada under-invoicing ekspor yang nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang enggak ketahuan segala macam. Orang kan nuduh, katanya Bea Cukai main segala macam," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan belum tahu menahu mengenai tuduhan yang dialamatkan kepada Bea dan Cukai tersebut. Tetapi dirinya punya catatan sendiri hasil dari investigasi internal Kemenkeu.
"Jadi gini yang ada pencatatan, kita sudah investigasikan ada katanya ekspor dari mana? Chinanya besar apa, total ekspornya enggak sama dengan total impornya gitu. Dari China ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina," kata Purbaya.
"Tapi ada jalan yang sebagian dari China tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai UN.com trade database, kalau cuma lihat satu sisi aja, itu enggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini itu akan sama. Jadi bedanya enggak banyak. Hanya beda CIF, FOB aja. Jadi antara ekspor sampai impor aja pengitungannya," tuturnya.