Menko Airlangga Bertemu Gubernur Aceh, Pastikan Hapus Angsuran dan Bunga Kredit Korban Bencana
JAKARTA - Pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan relaksasi keuangan bagi para pelaku usaha kecil yang menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi korban bencana Sumatera. Paket kebijakan relaksasi merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini dipastikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menerima kunjungan Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Jakarta pada Kamis 25 Desember 2025.
Pertemuan ini fokus membahas langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi Aceh menyusul musibah bencana alam yang melanda wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga menyampaikan duka cita mendalam serta menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk mendampingi masyarakat Aceh agar segera bangkit dari dampak bencana.
"Salah satu kebijakan yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana," kata Airlangga dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi debitur eksisting yang kehilangan tempat usaha atau sarana produksinya akibat kerusakan parah sehingga tidak lagi mampu melanjutkan aktivitas ekonomi.
Selain penghapusan kewajiban bagi korban terdampak langsung, Kemenko Perekonomian juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha di Aceh melalui berbagai stimulus pemulihan, antara lain perpanjangan tenor dengan penambahan jangka waktu pinjaman agar cicilan lebih ringan, masa tenggang (Grace Period) atau kelonggaran waktu mulai pembayaran kembali dan penyesuaian suku bunga dengan evaluasi bunga agar sesuai dengan kemampuan pemulihan pelaku usaha.
"Dalam fase percepatan pemulihan, berbagai stimulus tambahan turut diberikan agar para pelaku usaha dapat kembali bangkit secara bertahap," tambah Airlangga.
Selain aspek permodalan, Airlangga menyebutkan bahwa Kemenko Perekonomian bersama asosiasi pengusaha telah bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. Agenda selanjutnya adalah mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak.
Airlangga menekankan bahwa infrastruktur publik adalah fondasi utama untuk menggerakkan kembali kehidupan masyarakat Aceh. Ia berjanji pemerintah akan terus hadir dan melakukan pengawasan agar bantuan tersalurkan secara merata.
“Pemerintah akan terus berupaya hadir, bekerja, dan mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan stabilitas ekonomi Aceh tetap terjaga pasca-bencana menuju tahun 2026.
(Dani Jumadil Akhir)
