Bahkan, Luhut menyarankan agar Presiden Prabowo mencabut izin usaha Toba Pulp Lestari karena kerusakan yang ditimbulkan sudah terlalu masif dan merugikan negara.
"Bukan hanya menentang. Saya saran pada Presiden untuk dicabut. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200.000 hektare tanah di sana? Ya enggak bener lah. Saya setuju banget dengan Presiden. Itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita tinggal saja di luar, bawa duitnya keluar. Apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," katanya.
Selain itu, Luhut meminta para pejabat publik agar tidak menyampaikan tudingan tanpa data. Menurutnya, pernyataan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan tidak dilakukan secara serampangan.
"Saya juga mengimbau, kita yang pejabat-pejabat tinggi, jangan asal ngomong juga. Pakai data. Ada enggak datanya? Baru ngomong. Janganlah asal nuduh. Tidak elok itu asal nuduh itu. Menurut saya kampungan itu," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)