Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

62 Juta Porsi MBG Diperkirakan Tak Dimakan, Ada Potensi Kerugian Negara

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:18 WIB
62 Juta Porsi MBG Diperkirakan Tak Dimakan, Ada Potensi Kerugian Negara
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan negara hingga Rp1,27 triliun per minggu. Temuan ini berasal dari penelitian terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menjelaskan bahwa dalam satu minggu diperkirakan sekitar 62 juta porsi MBG telah disalurkan namun tidak dikonsumsi oleh penerima manfaat, yaitu siswa sekolah. Survei CELIOS menunjukkan banyak penerima menilai menu yang diberikan tidak sesuai ekspektasi maupun takaran gizi.

"Jadi ada potensi uang negara yang terbuang akibat MBG yang dibuang. Anak-anak kerap menolak karena rasa yang tidak sesuai, kebersihan kurang, dan kualitas gizi tidak memadai," ujarnya dalam jumpa pers virtual, Senin (23/2/2026).

Isnawati menjelaskan, CELIOS mencatat skenario minimal dan maksimal potensi pemborosan. Skenario minimal mengasumsikan 62 juta porsi yang terbuang menimbulkan kerugian sekitar Rp622 miliar per minggu.

Sementara skenario maksimal, dengan asumsi penolakan lebih tinggi karena menu dan gizi tidak sesuai ekspektasi penerima, menimbulkan potensi kerugian hingga Rp1,27 triliun setiap minggu.

"Kalau dilihat per bulan, dalam skenario minimal, dana itu bisa membiayai BPJS Kesehatan bagi 15,5 juta orang. Sedangkan dalam skenario maksimal, bisa untuk 31,6 juta orang," kata Isnawati.

CELIOS merekomendasikan pemerintah mengambil langkah tegas, mulai dari moratorium sementara program, reformasi total desain pelaksanaan, hingga audit yang transparan.

 

Menurut Isnawati, langkah ini penting untuk memastikan anggaran publik tidak terbuang dan program MBG benar-benar efektif meningkatkan gizi anak tanpa menimbulkan inefisiensi. Evaluasi menyeluruh sejak awal diperlukan agar pemborosan tidak terus berulang dan membebani keuangan negara jangka panjang.

"Rekomendasi kami tetap konsisten: moratorium, reformasi total MBG, dan audit transparansi, sehingga mencegah pemborosan uang rakyat yang lebih besar," pungkasnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement