Purbaya Marah di Rapat Investasi, Soroti Izin Impor hingga Sengketa Lahan
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan investasi dan operasional sejumlah perusahaan besar di Indonesia. Dalam sidang tersebut, Purbaya menyoroti tiga agenda utama yang melibatkan persoalan perizinan impor, standar produk, hingga konflik pengelolaan lahan yang sempat memicu ketegangan dalam rapat.
Agenda pertama membahas hambatan yang dihadapi PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) terkait perizinan di Kementerian Perdagangan (Kemendag). Purbaya memastikan masalah ini akan selesai dalam hitungan hari.
"Masalahnya itu tadi, SNI ya? Samator juga ada sedikit masalah di perizinan, di mana barangnya sudah datang, tapi izin dari perdagangan belum keluar. Tapi itu akan dibereskan dalam waktu singkat. Saya pikir sebelum Senin juga selesai. Nanti kita akan kirim tim ke sana untuk diskusi dengan Kementerian Perdagangan," jelas Purbaya saat ditemui usai sidang debottlenecking, Jumat (13/3/2026).
Pada agenda kedua, Purbaya mengkritik lamanya proses pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang bisa memakan waktu hingga satu tahun. Ia meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperjelas Service Level Agreement (SLA).
"SLA-nya belum terlalu clear berapa hari mereka bisa dapat SNI. Kalau kita lihat kan rata-rata setahun lebih. Harusnya kelamaan itu. Nanti kan kita minta ke perindustrian untuk menjelaskan setiap tahap itu berapa hari, sehingga para pemain itu clear," ungkap Purbaya.
Meski demikian, Purbaya mengapresiasi kebijakan Kemenperin yang selektif dalam mempercepat izin bagi barang yang memang belum bisa diproduksi di dalam negeri.
"Semangat dari perindustrian adalah memastikan yang diberi percepatan adalah barang yang memang belum tersedia di dalam negeri. Itu hal yang bagus sekali untuk melindungi industri dalam negeri," tambahnya.
