DEN soal Ketersediaan BBM di Indonesia, Masyarakat Tak Perlu Panik
JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menilai Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) berusaha melakukan upaya terbaik untuk menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air di tengah gejolak geopolitik imbas konflik Timur Tengah.
Pemerintah pun memastikan harga BBM tidak naik, selain itu ketersediaan BBM tetap terjaga. Karena itu, masyarakat hendaknya tetap tenang, tidak perlu panik dan tetap beraktivitas seperti biasa.
”Masyarakat harus tenang. Buat apa panik? Karena situasi sekarang juga dialami di seluruh dunia. Bahkan, kondisi kita jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain,” kata Anggota DEN M Kholid Syeirazi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dibandingkan negara-negara lain, termasuk Asia Tenggara, kata Kholid, kondisi energi Indonesia memang lebih baik. Sebagai perbandingan, harga BBM di Vietnam, misalnya, sudah mengalami kenaikan signifikan dari Rp12.700 per liter menjadi Rp19.100 per liter. Begitu pula Thailand, dari Rp16.500 per liter menjadi Rp24.000 per liter, Laos dari Rp22.700 per liter menjadi Rp30.200/liter.
Selain itu, lanjutnya, stok BBM juga di atas 20 hari. ”Itu lebih tinggi di atas cadangan operasional minimal yang ditetapkan BPH Migas,” ujar Kholid.
Sikap tenang masyarakat, menurut Kholid, akan sangat membantu Pemerintah dan Pertamina, yang saat ini berusaha melakukan upaya terbaik untuk menjaga ketersediaan pasokan. Masyarakat, jelasnya, juga harus bijak dalam mengkonsumsi energi, termasuk BBM.
”Pertamina tentu berusaha melakukan best effort untuk menjaga ketersediaan. Upaya itu terus dilakukan, meski sekarang tidak mudah mendapatkan suplai. Tetapi, Pemerintah dan Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Harus didukung masyarakat,” ucap Kholid.
Karena bagaimana pun, masyarakat harus tahu bahwa saat ini kondisi BBM global memang sedang tidak baik, akibat perang Iran melawan AS dan Israel. ”Kalau dalam kondisi kahar seperti sekarang dan kemudian kita bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, justru berbahaya. Tidak punya sense of crisis,” jelas Kholid.
Begitu pula penyesuaian harga BBM. Menurut Kholid, dalam kondisi krisis energi global seperti sekarang, merupakan upaya untuk mengurangi beban fiskal dalam menanggung beban subsidi dan kompensasi.
Kholid mencontohkan, setiap kenaikan harga minyak USD1 per barel, akan ada tambahan potensi kenaikan beban subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,3 triliun. Dengan demikian, jika harga minyak sekarang sudah di atas USD100/barel, tentu berdampak pada tingginya beban kapasitas fiskal.
”Solusinya bagaimana? Sebagian harus dialihkan kepada masyarakat dalam bentuk kenaikan harga BBM,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo. Sartono mengapresiasi langkah Pertamina yang berusaha menjaga ketersediaan stok BBM, di tengah tekanan krisis energi global.
“Namun, yang lebih penting adalah memastikan bahwa informasi ketersediaan jaminan stock tersebut disampaikan secara terukur dan mudah dipahami masyarakat agar publik merasa aman dan tidak mudah terprovokasi,” ujar Sartono.
Selain itu, Sartono juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi informasi kenaikan harga BBM yang belum terverifikasi. "Masyarakat harus tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Tidak perlu melakukan penimbunan BBM karena justru akan memperburuk kondisi distribusi dan merugikan masyarakat luas. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi pemerintah atau Pertamina,” katanya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
