Perbedaan Sistem Subsidi BBM Indonesia dengan Malaysia, Mana Lebih Tepat Sasaran?
JAKARTA — Sistem subsidi BBM di Malaysia dinilai lebih maju dibanding Indonesia karena pemerintahnya berani menata ulang distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran. Di Malaysia, subsidi tidak lagi sekadar menjaga harga murah, tetapi diatur berdasarkan kuota dan identitas warga, sehingga siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi menjadi jelas.
Pengamat Energi, Sofyano Zakaria, menilai Malaysia telah bergerak lebih maju dengan menerapkan sistem subsidi berbasis kuota dan identitas warga.
“Malaysia tidak lagi sekadar menjual BBM murah, tetapi mengatur siapa yang berhak dan berapa banyak yang boleh dikonsumsi. Ini langkah berani dan rasional,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Di Malaysia, subsidi BBM seperti RON95 diberikan dengan kuota sekitar 200 liter per bulan per individu. Jika konsumsi melebihi batas tersebut, masyarakat harus membeli dengan harga pasar.
Skema ini dinilai mampu menekan pemborosan sekaligus memastikan subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang memang membutuhkan.
Sebaliknya, Indonesia masih terjebak dalam pola lama: menjaga harga tetap murah tetapi lemah dalam pengendalian distribusi.
“Indonesia seolah takut menaikkan harga atau membatasi konsumsi, sehingga subsidi justru dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak, termasuk pemilik kendaraan besar dan industri,” ujar Sofyano.
Ia menegaskan, harga BBM subsidi di Indonesia memang relatif terjangkau, seperti Pertalite dan Solar. Namun, tanpa pembatasan konsumsi yang tegas, subsidi menjadi tidak efisien dan membebani anggaran negara.
“Ini bukan soal murah atau mahal, tapi soal tepat atau tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Sofyano juga menyoroti bahwa sistem Indonesia yang berbasis kendaraan dan barcode belum cukup efektif. Masih banyak celah penyalahgunaan, termasuk praktik pengisian berulang dan distribusi ilegal. Sementara itu, Malaysia menggunakan pendekatan berbasis individu yang lebih sulit dimanipulasi.
