Produksi Dipangkas, Industri Tambang di Ambang PHK
JAKARTA - Industri pertambangan sedang menghadapi dilema di dalam negeri, ada kebijakan yang sangat mempengaruhi bisnis dalam menghadapi cost yakni penggunaan B50 dan harga BBM yang naik karena situasi global. Ditambah lagi pengurangan produksi mineral dan batub ara membuat perusahaan melakukan efesiensi sampai situasi kembali normal.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan, kebijakan pengendalian produksi untuk dua komoditas tambang, yakni batu bara dan nikel untuk proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 menjadi bencana bagi industri pertambangan nasional.
Selain karena kebijakan pengendalian produksi, perubahan persetujuan RKAB dari tiga tahunan menjadi setiap tahun memicu kekhawatiran akan kendala produksi di awal tahun sebelum keluarnya persetujuan RKAB.
“Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak dapat berfungsi di awal tahun karena keterlambatan proses persetujuan RKAB,” kata Widhy dalam Diskusi Peran RKAB dan Peningkatan Produksi Dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global, Rabu (8/4/2026).
Menurut dia, Perhapi sebetulnya sudah menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana perubahan persetujuan RKAB dari tiga tahun kembali ke setiap tahun. Walaupun ada aplikasi yang bisa membantu proses persetujuaan RKAB, realitasnya persetujuan RKAB terlambat hingga di Maret 2026.
“Alhamdulillahnya, ada semacam relaksasi untuk menggunakan 25% dari kegiatan yang masih berlaku,” katanya.
Sementara itu, terhadap rencana untuk pengendalian produksi, Widhy mengungkap fakta bahwa sudah banyak perusahaan di sektor pertambangan batubara yang melakukan slow learning. Bahkan, ada menyesuaikan operasional tambang, karena khawatir adanya rencana pembatasan produksi.
“Saat ini sudah terjadi di beberapa tempat, bahkan yang di ibu kota adalah mem-PHK, menterminasi karyawannya di daerah pusat kehidupan,” ungkap Widhy.
Di sisi lain, kata Widhy juga menyoroti tantangan penggunaan B50 untuk bahan bakar untuk pertambangan yang membuat cost produksi meningkat. Bahwa pengalaman B20 hingga B40 sudah terbukti menurunkan performa alat dan meningkatkan biaya perawatan, apalagi di remote area dengan umur simpan bahan bakar yang lebih singkat.
Meski pemerintah mengklaim B50 mampu menghemat subsidi solar hingga Rp48 triliun, para ahli mendesak agar kebijakan tidak terburu-buru mengingat risiko operasional dan dampak sosial yang masif bagi pekerja tambang.
Direktur Business Development Pamapersada Ade Candra mengakui gejolak geopolitik yang terjadi saat ini mau tidak mau berdampak bagi perusahaan kontraktor jasa tambang. Kondisi geopolitik saat ini berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas, termasuk batu bara.
Disatu sisi, kata Ade, ini tentu menguntungkan bagi penambang. Namun di sisi lain, ada sumber-sumber bahan produksi yang mengalami kendala pasokan. “Kita membutuhkan bahan bakar untuk-untuk dapat menjalankan alat-alat tambang. Kita juga membutuhkan komponen-komponen yang masih banyak tergantung dari luar,” kata dia.
Menurut Ade, rencana penyesuaian produksi yang tertuang dalam RKAB perusahaan-perusahaan tambang otomatis akan berdampak bagi perusahaan kontraktor jasa tambang seperti Pamapersada. “Kita mau enggak mau sudah mulai untuk menyesuaikan jumlah manpower. Sejak Februari kita enggak ada pilihan dan mencoba menyesuaikan jumlah manpower,” kata Ade.
Ade mengatakan, jika melihat klien Pamapersada, khusus klien tambang batu bara, dari sisi harga batu bara memang mengalami kenaikan. Bahkan, kenaikan harganya bisa mencapai hingga 25%. Namun, di sisi lain harga fuel global juga naik, bahkan lebih signifikan. Pada Januari-Maret, kenaikannya bahkan bisa mencapai 155%.
“Kondisi ini kemudian ditambah dengan adanya penyesuaian produksi. Ini tentu akan berdampak secara signifikan kepada-kepada customer pada akhirnya,” kata dia.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
