Pemerintah Kaji Ambil Alih PNM dari Holding, BRI Sebut UMKM Tetap Prioritas
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait rencana pemerintah untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Holding Ultra Mikro (UMi) di bawah Danantara. BRI menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah dinamika kebijakan yang sedang berkembang.
Corporate Secretary BRI, Dhanny menekankan bahwa UMKM merupakan pilar utama perekonomian nasional. Oleh karena itu, BRI optimis bahwa langkah strategis pemerintah, termasuk rencana transformasi PNM, akan bermuara pada penguatan ekosistem pembiayaan yang lebih terarah bagi pelaku usaha cilik.
“UMKM memainkan peranan yang sangat penting dalam perjalanan ekonomi di negeri ini. Kami optimistis pemerintah akan terus mendorong UMKM agar tumbuh berkelanjutan,” ujar Dhanny kepada awak media, dikutip Minggu(12/4/2026).
Dhanny menyatakan bahwa pada prinsipnya BRI mendukung penuh kebijakan pemegang saham pengendali dalam memperkuat pendanaan UMKM. Sinergi BRI dan PNM dalam Holding UMi selama ini telah terbukti efektif memperluas akses modal dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat segmen ultra mikro.
Keberhasilan kolaborasi ini tercermin dari data sepanjang tahun 2025, di mana sebanyak 1,4 juta nasabah ultra mikro berhasil "naik kelas". Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,82 persen secara tahunan, menunjukkan dampak positif pemberdayaan ekonomi akar rumput.
Meskipun terdapat rencana perubahan struktur kepemilikan pada anggota holdingnya, Dhanny menjamin bahwa BRI akan terus mencermati arahan regulator dan pemegang saham. Perseroan memastikan operasional tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent), tata kelola yang baik (GCG), dan manajemen risiko yang kuat.
“Kami akan mengikuti arahan regulator serta memastikan operasional tetap prudent sesuai prinsip tata kelola yang baik,” tegasnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa pemerintah memang sedang mengkaji opsi untuk mengambil alih PNM kembali ke bawah naungan Kementerian Keuangan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mentransformasi PNM menjadi bank khusus UMKM dalam beberapa tahun ke depan, guna memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih terarah.
Purbaya mengungkapkan, salah satu opsi mekanisme yang sempat dibahas adalah skema pertukaran aset atau barter dengan PT Geo Dipa Energi, entitas panas bumi yang saat ini berada di bawah Kemenkeu.
“Tadi sudah sempat diskusi bagaimana kalau tukar dengan Geo Dipa, tapi itu masih kita bicarakan lagi. Yang jelas fokusnya bagaimana Kementerian Keuangan bisa mengambil alih PNM,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Bagi pelaku UMKM, Menkeu menjanjikan bahwa bank khusus yang akan dibentuk ini tidak akan berorientasi pada pengejaran keuntungan semata. Fokus utamanya adalah memberikan akses pembiayaan yang terjangkau dan berkesinambungan.
“Ini bukan profit oriented. Tidak rugi, tapi tidak gila-gilaan bunganya. Yang penting pembiayaannya berkesinambungan dan betul-betul membantu UMKM,” jelas Purbaya.
Purbaya menambahkan, meskipun targetnya bukan laba maksimal, bank tersebut tetap akan menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat bertahan lama. Pemerintah berambisi membangun ekosistem pembiayaan menyeluruh, bukan sekadar menyalurkan kredit.
Terkait mekanisme pertukaran aset dengan Geo Dipa, Menkeu menyebutkan bahwa pembahasan masih dalam tahap awal dan menunggu perhitungan nilai yang disepakati kedua belah pihak.
“Nanti dilihat nilainya. Kalau barter mungkin lebih kecil, kita lihat nanti masih diskusi,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
