Asosiasi Petani Tebu Buka Suara soal BUMN Jadi Importir Gula
JAKARTA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan industri gula menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah rembesan gula rafinasi dan kerugian BUMN gula perlu dilakukan pembenahan dari hulu, yakni impor bahan baku gula harus melalui BUMN.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen buka suara soal rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN.
“Siapapun bisa. Nah kalau impornya BUMN memang pabriknya mampu itu bikin gula super semuanya? Belum tentu. Nanti malah jadi broker aja. Dia broker, dia impor raw sugar habis itu dijual. Untungnya untuk siapa? BUMN. Belum tentu kembali untuk petani,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/4/2026).
Soemitro menambahkan, untuk mengatasi kebocoran GKR adalah pengetatan pengawasan distribusi GKR. Kebocoran ini sesuai dengan temuan Kementerian Perdagangan terjadi di level UMKM/ Koperasi. Ada 2 koperasi yang diduga melakukan penyelewengan distribusi pada pada tahun 2025.
Terkait kerugian BUMN PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co sebesar Rp 680 miliar menurut Soemitro bukan sekadar persoalan teknis manajemen, melainkan puncak gunung es dari karut-marut tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, mengatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi total terhadap kinerja PT SGN.
Menurutnya, kegagalan mencapai swasembada gula selama bertahun-tahun disebabkan oleh kebijakan yang tidak rasional dan mengabaikan realitas di tingkat petani.
"SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?" ujar Soemitro.
