Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asosiasi Petani Tebu Buka Suara soal BUMN Jadi Importir Gula 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |13:44 WIB
Asosiasi Petani Tebu Buka Suara soal BUMN Jadi Importir Gula 
Petani Tebu (Foto: Okezone)
A
A
A

Dia membantah jika kerugian tersebut disebabkan oleh faktor impor. Baginya, ada persoalan manajemen yang tidak kreatif dalam menanggulangi kondisi industri termasuk rendahnya kualitas bahan baku.

"Taruhlah sekarang misalnya PT SGN (Sinergi Gula Nusantara) rugi Rp 680 miliar. Kenapa? Karena gula impor? Ya enggak lah. Ya karena nggak bisa, manajemennya nggak bisa kerja," tukas Soemitro.

Dia menilai pembenahan manajemen, regulasi, dan kebijakan menjadi kunci untuk meningkatkan produksi nasional.

"Yang harus dibenahi kebijakannya dan regulasinya," sambung dia.

Hal mendesak untuk dibenahi menurut Soemitro adalah penetapan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh pemerintah. Soemitro menilai kebijakan ini tidak adil karena biaya produksi terus membengkak, sementara harga jual dipatok di angka yang tidak dinamis.

Di tingkat petani, kondisi tidak kalah memprihatinkan. Soemitro menyoroti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemerintah yang dianggapnya tidak rasional. Contohnya, rencana pembukaan lahan di Merauke atau pencanangan bongkar ratoon (tanaman keprasan) yang dilakukan di waktu yang salah.

"Tahun lalu di bulan Agustus tiba-tiba dicanangkan bongkar ratoon 100 ribu hektar, itu enggak rasional. Sudah bulan Agustus, di mana cari lahannya?" kritiknya.

Masalah pupuk juga menjadi sandungan utama. Subsidi pupuk saat ini hanya dijatah maksimal 2 hektar per Kartu Keluarga (KK). Hal ini menyulitkan petani yang memiliki lahan lebih luas. Di sisi lain, harga pupuk non-subsidi melambung tinggi saat musim tanam tiba.

Selain pupuk, akses pendanaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dinilai kaku. Batasan plafon Rp500 juta per orang dianggap tidak mencukupi bagi petani yang ingin memperluas lahan.

"Akses perolehan pendanaan ini harus dijaga. Petani yang dikelola tambah luas kok enggak boleh utang lagi karena BI checking? Mana kita bisa nambah area lebih luas kalau dibatasi?," keluh Soemitro.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement