Marak PHK, Klaim JKP Melonjak 91 Persen dan JHT Naik 14,1 Persen
JAKARTA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sektor industri di Indonesia. Kondisi ini tercermin dari kenaikan substansial pada pembayaran manfaat atau klaim di BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK), terutama pada program perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, membenarkan bahwa gelombang pengurangan tenaga kerja memicu peningkatan frekuensi pencairan dana.
“Fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” ujar Ogi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026).
Berdasarkan data hingga Maret 2026, realisasi klaim JHT mencatatkan pertumbuhan tahunan (year-on-year/YoY) sebesar 14,1 persen atau senilai Rp1,85 triliun. Kenaikan ini didorong oleh banyaknya peserta yang mencairkan dana JHT setelah terdampak PHK.
Di sisi lain, lonjakan yang lebih signifikan terjadi pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ogi menyebutkan bahwa klaim JKP melesat hingga 91 persen secara YoY.
Selain akibat meningkatnya angka pengangguran, lonjakan ini juga dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang mempermudah akses bagi pekerja.
“Klaim JKP juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen secara YoY, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam PP 6/2025,” jelas Ogi.
Merespons tren kenaikan klaim tersebut, OJK menekankan pentingnya pengelolaan dana jaminan sosial yang lebih adaptif dan prudent oleh manajemen BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai krusial agar ketahanan dana tetap terjaga untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.
Ogi menyarankan agar otoritas pengelola jaminan sosial rutin melakukan peninjauan terhadap struktur program yang ada, serta menyesuaikannya dengan kondisi makroekonomi terkini.
“Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, diperlukan pengelolaan program yang prudent dan adaptif. Hal ini dilakukan antara lain melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta,” tegasnya.
Melalui strategi evaluasi berkala tersebut, OJK berharap BPJS Ketenagakerjaan mampu menjaga keseimbangan antara pemberian manfaat bagi pekerja terdampak ekonomi dan keberlanjutan kesehatan finansial dana jaminan sosial dalam jangka panjang.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
