Dukungan tersebut juga tercermin melalui penandatanganan Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dan Secretary of State for Business and Trade Inggris Peter Kyle.
Kemitraan tersebut menjadi kerangka kerja praktis kedua negara dalam mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi bilateral, sekaligus menegaskan dukungan Inggris terhadap proses aksesi Indonesia ke CPTPP.
"Dokumen kerja sama ekonomi strategis tersebut (EGP) merupakan wujud nyata dari komitmen kedua negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan saling menguntungkan," ujar Menko Airlangga.
Hingga saat ini, Indonesia telah menyelaraskan regulasi domestik pada 22 bab ketentuan CPTPP serta menyerahkan questionnaire negara aspirasi kepada Pemerintah Selandia Baru selaku depository country pada 12 Mei 2025. Pemerintah menargetkan Indonesia dapat menjadi anggota penuh CPTPP pada tahun 2027.
Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tetap memprioritaskan jalur multilateral melalui CPTPP karena mampu memberikan akses pasar yang lebih luas serta mendukung terciptanya sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Di sisi lain, Indonesia juga tetap membuka peluang pembentukan Bilateral Free Trade Agreement (FTA), termasuk dengan Inggris, sebagai alternatif untuk terus memperluas kerja sama perdagangan apabila proses negosiasi multilateral di tingkat CPTPP memerlukan waktu yang lebih panjang.
Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diharapkan memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional.
Selain memperluas akses pasar melalui pengurangan hambatan tarif dan peningkatan kepastian perdagangan, keanggotaan CPTPP juga akan membuka peluang baru bagi eksportir Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar. Di sisi lain, pelaku usaha akan memperoleh manfaat dari prosedur kepabeanan yang lebih sederhana, ketentuan perdagangan digital yang modern, perlindungan investasi dan hak kekayaan intelektual, serta penerapan rules of origin yang memungkinkan integrasi rantai pasok yang lebih erat di antara negara-negara anggota. Bagi masyarakat, keanggotaan tersebut juga diharapkan menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, proses aksesi Indonesia ke CPTPP juga menjadi momentum untuk terus memperkuat reformasi regulasi dan penyederhanaan berbagai ketentuan guna meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing nasional, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain mendukung proses aksesi CPTPP, Indonesia dan Inggris juga terus memperkuat kerja sama pada berbagai sektor strategis melalui Economic Growth Partnership, antara lain energi bersih, pengembangan industri semikonduktor, pendidikan tinggi, ekonomi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia. Inggris juga menyatakan komitmennya untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui pemberian dukungan teknis dan dialog kebijakan guna membantu Indonesia memenuhi berbagai standar internasional sebagai bagian dari agenda reformasi ekonomi nasional.
Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh negara anggota CPTPP serta melanjutkan berbagai tahapan aksesi guna memastikan proses keanggotaan Indonesia berjalan sesuai target.
Di saat yang sama, Pemerintah juga akan terus melanjutkan reformasi struktural dan penguatan daya saing nasional agar Indonesia semakin siap memanfaatkan peluang perdagangan, investasi, dan integrasi ekonomi global melalui keanggotaan CPTPP.
“Indonesia bukan negara pertama di ASEAN, tetapi Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Singapura sudah menjadi anggota ekonomi CPTPP. Tentunya kita berharap sebagai ekonomi terbesar di ASEAN dan sebagai satu-satunya negara G20 di ASEAN bahwa keanggotaan CPTPP di Indo-Pasifik ini akan memperkuat posisi Indonesia,” pungkasnya.
(Taufik Fajar)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.