Realisasi Anggaran Kementerian PKP Capai Rp3,2 Triliun, 400 Ribu Rumah MBR Ditargetkan 2026
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merealisasikan kenaikan pagu anggaran kementerian dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun setelah pemerintah menambah alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp2,219 triliun untuk prioritas pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatra.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menjelaskan bahwa hingga 31 Juli 2026, realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp3,271 triliun. Jumlah ini setara dengan 31,73 persen dari pagu non-ABT.
Kementerian PKP bakal mengakselerasi pelaksanaan program agar target penyerapan anggaran tercapai sesuai lini masa pemerintahan, seraya menjamin nilai dan kualitas pembangunan.
"Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN maupun Program Perumahan dari Kementerian PKP," ujar Didyk dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/8/2026).
Seturut itu, dia menerangkan bahwa realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen telah mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen. Capaian ini melampaui target penyerapan awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen.
Selain itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap anggaran sebesar Rp2,702 triliun atau 28,77 persen dari target.
Tak hanya itu, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tetap menjadi program terbesar Kementerian PKP pada 2026 dengan alokasi anggaran Rp8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian.
Program tersebut ditargetkan menjangkau 400.000 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, jumlah usulan program bedah rumah yang diterima mencapai 1.898.275 unit atau melampaui kuota awal.
Saat ini, progres pelaksanaan fisik BSPS menunjukkan sebanyak 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit dalam tahap pelaksanaan lebih dari 30 persen, serta 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.
Terkait pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana alam di Sumatra, pembangunan ditargetkan mencapai 25.606 unit hingga 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Sementara itu, pada sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp177,79 miliar atau 47,69 persen. Adapun progres fisik telah mencapai 47,62 persen.
Sejumlah proyek strategis bahkan telah selesai sepenuhnya, di antaranya Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara yang telah mencapai progres fisik 100 persen.
Di sektor pembiayaan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan (demand) yang mencapai hampir 80 persen dari target, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan sektor perumahan.
Kementerian PKP, kata Didyk, membidik penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak. Upaya tersebut juga ditujukan untuk memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
