Jaga Perbatasan Timur, Purbaya Perkuat Pengawasan Laut Bea Cukai
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur. Peninjauan dilakukan guna memastikan kesiapan armada dan infrastruktur pengawasan laut di perbatasan timur Indonesia, sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan dan penerimaan negara.
Dalam peninjauan tersebut, Purbaya mengecek secara langsung armada patroli dan fasilitas pendukung di PSO Bea Cukai Kupang. Pangkalan ini memegang peranan vital dalam memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah NTT.
Selain menjalankan fungsi utama kepabeanan, PSO Bea Cukai Kupang juga aktif mendukung patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, serta PSDKP, hingga membantu operasi pencarian dan pertolongan (SAR) dalam situasi darurat.
Purbaya menekankan pentingnya sektor pengawasan laut sebagai benteng kedaulatan ekonomi nasional, terutama di wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga.
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya, Sabtu (8/8/2026).
Secara geostrategis, wilayah pengawasan PSO Bea Cukai Kupang berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste dan perairan Australia.
Untuk mengantisipasi potensi tindak pidana kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea secara intensif dengan memanfaatkan dua armada patroli utama, yakni Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010.
Operasi berbasis analisis kecerdasan (targeting) ini mencakup perairan yang luas, meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga garis perbatasan Indonesia–Timor Leste.
Kendati baru beroperasi efektif dalam enam bulan terakhir, PSO Bea Cukai Kupang telah menjadi tumpuan utama pengawasan perairan timur.
Tercatat pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, dua armada patroli PSO Kupang telah melaksanakan empat tahapan Operasi Jaring Wallacea dengan total 12 kali pemeriksaan terhadap kapal niaga, kapal layar motor, dan perahu nelayan.
Sementara pada operasi khusus kurun 19 Mei hingga 1 Juni 2026, Kapal Patroli BC 20010 memantau pergerakan 52 perairan dan menggeledah tiga sarana pengangkut.
Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya pelanggaran kepabeanan maupun cukai. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran patroli fisik Bea Cukai mampu menjalankan fungsi pencegahan (preventif) secara efektif di jalur pelayaran rawan.
Purbaya pun mengapresiasi kesiapan jajaran personel Bea Cukai dalam menjaga kedaulatan negara di garda terdepan timur Indonesia.
“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” tegas Purbaya.
Dengan demikian, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menyokong peningkatan kapasitas penegakan hukum di laut melalui modernisasi sarana operasi, penguatan sistem intelijen, peningkatan kualitas SDM, serta kolaborasi erat bersama instansi penegak hukum lainnya demi mendukung stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
