RAPBN 2027 Bidik Pertumbuhan 6%, Efisiensi Anggaran dan Harga Komoditas Disorot
JAKARTA - Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, termasuk penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, dinilai memiliki arah yang jelas dan konkret menuju cita-cita Kemerdekaan.
Anggota DPR RI M. Sarmuji menilai, secara keseluruhan pidato Presiden yang memuat delapan program kerja prioritas nasional—mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, hingga penurunan kemiskinan—sekaligus menegaskan sejumlah langkah transformasi lanjutan, mencerminkan peta jalan pembangunan yang terarah bagi bangsa.
“Pidato Presiden memberi arah yang jelas ke mana Indonesia akan menuju. Presiden meyakinkan kita bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang dalam RAPBN 2027 ini adalah langkah nyata yang mendekatkan bangsa kita pada cita-cita kemerdekaan,” kata Sarmuji, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, kekuatan pidato Presiden Prabowo bukan hanya pada penetapan arah kebijakan, melainkan juga pada penjelasan konkret mengenai cara mencapainya. Ia mencontohkan langkah konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berhasil menekan harga Layar Pintar Interaktif (IFP) dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit tanpa mengurangi volume maupun kualitas barang.
“Ini contoh nyata bagaimana efisiensi bisa dilakukan bukan dengan memotong manfaat untuk rakyat, tapi dengan membenahi cara kerja pemerintah. Presiden tidak hanya bicara soal apa yang ingin dicapai, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya,” ujarnya.
Sarmuji juga mengapresiasi komitmen Presiden dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan, terutama bagi warga yang tidak mampu, seperti program Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda. Ia menyebut capaian 93 sekolah rakyat permanen dan 182 sekolah rakyat rintisan, serta ratusan mahasiswa yang telah dikirim ke kampus-kampus terbaik dunia melalui Beasiswa Garuda, sebagai langkah nyata memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi.
“Hanya dengan pendidikan sebuah bangsa bisa mengalami lompatan. Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda menunjukkan negara hadir memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap punya jalan meraih pendidikan terbaik, bahkan hingga ke perguruan tinggi dunia,” kata Sarmuji.
Sarmuji juga menyoroti rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang disampaikan Presiden dalam pidatonya sebagai bagian dari agenda memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
“Kita harus membangun bursa komoditas agar Indonesia bisa menentukan sendiri harga komoditas andalannya. Selama ini kita menjadi produsen besar dunia untuk berbagai komoditas strategis, tetapi harganya justru ditentukan di luar negeri. Dengan bursa komoditas, kita bisa menciptakan nilai tambah, menjaga kestabilan harga, dan pada akhirnya berimplikasi langsung pada pendapatan negara dan kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Dirinya menyatakan siap mengawal pembahasan RAPBN 2027 bersama pemerintah secara konstruktif, termasuk mendukung percepatan regulasi bagi operasionalisasi bursa mineral dan komoditas strategis serta kelembagaan pengadaan pemerintah yang lebih efisien.
Peta Jalan RAPBN 2027
Secara umum, pidato Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan memuat sejumlah pokok penting, di antaranya:
• Postur RAPBN 2027: belanja negara direncanakan Rp4.097,2 triliun, pendapatan negara Rp3.426 triliun, dengan defisit 2,40 persen terhadap PDB.
• Asumsi makro 2027: pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.
• Delapan program kerja prioritas nasional: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
• Sejumlah langkah transformasi lanjutan, antara lain renovasi 10.000 Puskesmas dan revitalisasi ratusan RSUD, renovasi sekolah nasional hingga 2029, pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, optimalisasi aset BUMN, pembangunan PLTS 100 gigawatt, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), proyek Giant Sea Wall, insentif motor listrik nasional, serta usulan kebijakan dwikewarganegaraan terbatas bagi talenta diaspora.
• Konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah melalui peningkatan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Selain itu, dalam pidato kenegaraan pembukaan Sidang Tahunan MPR RI pada hari yang sama, Presiden juga melaporkan capaian pendidikan bagi warga tidak mampu, termasuk perluasan Sekolah Rakyat (93 permanen, 182 rintisan) dan Beasiswa Garuda (416 mahasiswa tahun 2025, 515 mahasiswa tahun 2026).
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
