Digitalisasi Bansos Bikin Penyaluran Lebih Tepat Sasaran dan Hemat hingga Rp200 Triliun
JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari mengungkapkan penerapan digitalisasi pada program Perlindungan Sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos), sekaligus menciptakan efisiensi anggaran negara hingga Rp200 triliun.
Menurutnya, sistem Perlinsos digital mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat proses pendaftaran hingga pemutakhiran status kelayakan penerima manfaat.
Melalui skema integrasi berbasis data tersebut, durasi pemrosesan verifikasi penerima bansos yang sebelumnya memakan waktu ratusan hari secara manual kini dapat dipangkas secara signifikan menjadi hitungan menit.
"Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," ujar Qodari dalam Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Arah Kebijakan RAPBN 2027, Rabu (19/8/2026).
Menurut Qodari, Perlinsos digital memanfaatkan basis data terpadu dari delapan kementerian dan lembaga sebagai indikator kelayakan.
Variabel data yang divalidasi mencakup status kepemilikan tanah, pemakaian daya listrik, kondisi fisik hunian, usia, kepemilikan aset kendaraan, status kepegawaian, hingga besaran upah yang kemudian disandingkan dengan indikator desil ekonomi.
Langkah digitalisasi ini turut meringankan beban administratif pemerintah daerah. Berdasarkan uji coba di Kota Surabaya, koordinasi pendataan di tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan menjadi jauh lebih terintegrasi tanpa bergantung penuh pada survei manual di lapangan.
Selain efisiensi birokrasi, pengetatan filter data pada program utama seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui konsep Digital Public Infrastructure (DPI) diperkirakan mampu menghemat anggaran belanja negara hingga puluhan triliun rupiah.
Penghematan anggaran tersebut diproyeksikan melonjak lebih besar apabila skema digitalisasi diterapkan secara menyeluruh pada portofolio program perlindungan sosial lainnya.
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024," kata Qodari.
Qodari menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan efektivitas belanja negara. Integrasi data antarinstansi ini diharapkan memberikan gambaran kondisi sosial masyarakat yang utuh guna mendukung pengambilan kebijakan publik yang lebih akurat.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
