Ada Rusun Murah di Tengah Jakarta, Terintegrasi KRL dan Tenor hingga 40 Tahun
JAKARTA - Pemerintah mulai membangun Hunian Terjangkau Manggarai di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pusat kota. Hunian vertikal tersebut akan menggunakan skema rumah susun milik (rusunami) dengan tenor pembiayaan hingga 40 tahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan proyek tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, PT KAI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN.
"Ini adalah kolaborasi bersama BUMN, dalam hal ini PT KAI dan BTN. Di tempat ini, Pak Bobby dan Pak Nixon bersama-sama membangun dan membiayai perumahan. Mudah-mudahan akan selesai dalam 18 bulan," ujar Maruarar.
Maruarar menjelaskan, masyarakat yang memenuhi kriteria MBR nantinya dapat memperoleh kemudahan dalam memiliki hunian tersebut. Salah satunya melalui skema pembiayaan dengan tenor hingga 40 tahun.
Selain tenor panjang, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kemudahan lain, termasuk subsidi biaya proses. Masyarakat bahkan dapat melakukan pemesanan ketika progres pembangunan telah mencapai 20 persen.
Dari sisi perizinan, masyarakat yang memenuhi ketentuan juga mendapatkan kemudahan berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Hunian Terjangkau Manggarai dibangun di atas lahan sekitar 2,1 hektare milik PT KAI yang berada di kawasan strategis Stasiun Manggarai. Pada tahap awal, pembangunan dilakukan di Blok G dengan luas sekitar 6.900 meter persegi.
Secara keseluruhan, proyek tersebut direncanakan terdiri atas delapan tower. Sebanyak tiga tower di Blok G akan menyediakan 1.276 unit, sedangkan lima tower di Blok F direncanakan memiliki 2.508 unit. Dengan demikian, total hunian yang disiapkan mencapai 3.784 unit.
Setiap tower memiliki 24 lantai dengan pilihan tipe hunian studio seluas 28 meter persegi, tipe 36, dan tipe 45. Lokasi hunian menjadi salah satu keunggulan utama proyek tersebut karena berada di kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Penghuni nantinya dapat mengakses KRL Commuter Line, KA Bandara, dan kereta api antarkota, serta memiliki konektivitas menuju MRT, LRT, dan TransJakarta.
Maruarar menegaskan, meski berada di pusat Jakarta, hunian tersebut tetap diperuntukkan bagi masyarakat yang menjadi sasaran program pemerintah. Calon penghuni harus memenuhi ketentuan MBR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025.
Ketentuan tersebut mencakup kriteria dan persyaratan untuk memperoleh kemudahan pembangunan serta perolehan rumah.
"Yang penting adalah bagaimana rumah ini diberikan kepada masyarakat yang menjadi sasaran program," kata Maruarar.
