7 Fakta Karhutla: 6 Perusahaan Kena Sanksi, 1.511 Hektare Terbakar hingga Anggaran Diminta Tak Di-mark-up
Kemenhut menegaskan akan terus memeriksa kepatuhan pemegang izin, terutama pada periode rawan karhutla. Pemerintah juga membuka ruang penggunaan instrumen pidana, administratif, maupun perdata apabila ditemukan pelanggaran atau kerugian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.
5. Pemerintah Siapkan Anggaran Penanganan Karhutla
Di sisi anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah siap mengucurkan alokasi dana untuk mempercepat penanganan bencana, termasuk karhutla yang melanda wilayah Kalimantan.
Menurut Purbaya, penyerapan dana penanganan karhutla masih menunggu rincian asesmen serta pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku lembaga pengelola utama.
Purbaya juga memberikan peringatan agar pengelolaan alokasi dana darurat kebencanaan dilakukan secara akuntabel dan terhindar dari praktik penyimpangan anggaran.
"Iya, asal jangan di-mark up aja," tegas Purbaya.
Purbaya menjelaskan total pagu kebutuhan belum final karena operasi penanggulangan karhutla oleh tim BNPB di lapangan masih terus berjalan.
Meski demikian, Kementerian Keuangan menjamin ketersediaan likuiditas kapan pun dibutuhkan.
"Kami sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa," kata dia.
6. Kabut Asap Mulai Mereda
Sementara itu, kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan mulai mereda. Kondisi tersebut membuat layanan transportasi, termasuk penerbangan, berangsur kembali kondusif.
