Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Diprediksi Bengkak Jadi Rp700 Triliun
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, konflik geopolitik yang mengerek harga energi global bisa memicu tekanan fiskal untuk pembayaran kompensasi dan subsidi energi di Tanah Air.
Yuliot mengatakan, saat ini kompensasi dan subsidi energi setiap tahunnya selama ini sekitar Rp400 triliun. Namun dampak geopolitik akan membuat rantai pasok ketersediaan energi global terhambat. Hal ini melihat ketegangan antara Amerika dan Iran, Ukraina dan Rusia yang hingga saat ini belum ada tanda mereda. Kondisi tersebut diperkirakan bakal membuat subsidi dan kompensasi energi meningkat Rp300 triliun, sehingga totalnya bisa tembus Rp700 triliun.
"ESDM sudah menghitung ini dampak kenaikan ini kalau kita tidak antisipasi dengan ketersediaan energi baru dan terbarukan, ini konsekuensinya peningkatan kompensasi dan subsidi dari Rp400 triliun itu bisa meningkat sekitar Rp300 triliun," ujarnya dalam acara EBTKE Conex di JIExpo Kemayoran, Rabu (2/9/2026).
Kenaikan harga energi, lanjut Yuliot, tidak hanya berdampak terhadap harga bahan bakar, tetapi juga berimbas pada biaya produksi dan inflasi. Bagi Indonesia, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG.
"Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun, dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada tahun 2026 ini," ujarnya.
Karena itu, pemerintah mendorong pengembangan EBT sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
