Sistem Bansos Digital Siap Layani 50 Juta Orang Penerima BLT
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan sistem bantuan sosial (bansos) digital siap melayani sekitar 50 juta penerima manfaat ketika diluncurkan pada Oktober 2026.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, pihaknya akan melakukan pengujian sistem untuk memastikan layanan dapat berjalan andal sekaligus menjaga keamanan data penerima.
"Kita tahu ini menyangkut tadi kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini, sehingga kita tadi juga sudah sepakat di bawah arahan Pak Luhut untuk melakukan stress test dan load test," kata Meutya dalam konferensi pers, Kamis (10/9/2026).
Dia menjelaskan, pengujian bakal dilakukan bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurutnya, pengujian juga akan mencakup pengaturan pola waktu akses masyarakat guna mencegah terjadinya penumpukan akses atau jamming ketika portal mulai digunakan secara luas.
"Jadi, tadi kita sudah kan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan," jelas Meutya.
Lebih jauh, Meutya mengatakan uji coba keandalan bansos digital sebelumnya juga telah dilakukan di Sleman, di mana menurutnya masyarakat menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap program bantuan tersebut.
Meski demikian, Meutya mengakui penerapan sistem secara nasional tidak dapat langsung berjalan sempurna. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme sanggah untuk mengakomodasi apabila terdapat kesalahan dalam data penerima bansos.
"Secara sistem, mekanisme sanggah juga sudah siap untuk kemudian data selalu diperbaiki. Mudah-mudahan Oktober data sudah bisa jauh lebih siap, sistem infrastruktur sudah lebih siap, dan masyarakat juga sudah bisa lebih siap juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan data," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, digitalisasi bansos terus dikebut pemerintah. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan proses perampungan akan mencapai 80 persen pada bulan Oktober 2026.
Luhut mengatakan, pemerintah telah merancang peluncuran atau roll out digitalisasi bansos pada pekan ketiga Oktober. Ia pun berharap sebagian besar proses telah rampung saat program tersebut diluncurkan.
"Kemarin Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," ungkapnya.
Menurut Luhut, salah satu tantangan dalam digitalisasi bansos adalah persoalan data penerima berdasarkan desil. Namun begitu, dia optimistis persoalan tersebut dapat terus dikurangi melalui koordinasi antarpihak.
"Masalahnya tentu tidak sesederhana itu, banyak masalah mengenai desil-desil, tapi dengan kerja yang sangat kompak menurut saya, itu bisa teratasi makin lama makin sedikit masalah. Dan saya berharap pada waktu presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," lanjutnya.
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
