Salah Desil Bisa Kehilangan Bansos, Ternyata Ini Biang Keroknya
JAKARTA - Polemik pencabutan bantuan sosial (bansos) bagi sejumlah kelompok masyarakat rentan yang keliru dimasukkan ke dalam pengelompokan desil ekonomi yang lebih tinggi dinilai bersumber dari kelemahan mendasar model pendataan. Ketidaktepatan penetapan status desil tersebut memicu risiko hilangnya jaring pengaman sosial bagi keluarga miskin yang semestinya berhak menerima bansos dari pemerintah.
Ekonom dan Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai keterlambatan pemutakhiran data administratif.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memadukan DTKS, P3KE, dan Regsosek menggunakan metode Proxy Means Test yang pada dasarnya hanya mengestimasi peringkat kesejahteraan relatif tanpa mencatat pendapatan atau pengeluaran riil rumah tangga.
"DTSEN dengan metode Proxy Means Test pada dasarnya hanya estimasi peringkat sosial ekonomi, bukan ukuran pasti kemampuan ekonomi keluarga sehingga persoalan akurasi tetap membayangi penentuan hak seseorang. Indikator aset tidak bergerak secepat kondisi ekonomi, di mana rumah warisan tetap tercatat sebagai aset meski pemiliknya kehilangan pekerjaan, atau posisi desil sebuah keluarga naik hanya karena daya beli warga lain turun serentak," ujar Yusuf kepada Okezone, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Kelemahan akurasi model pemeringkatan tersebut tecermin dari data Susenas 2025 yang mencatatkan tingginya angka salah sasaran maupun warga miskin yang terlewat dari program pada PKH, BPNT, hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Situasi ini kian merugikan masyarakat lantaran rentang pengeluaran antardesil menengah terlampau tipis, sementara desil 10 mencakup rentang yang sangat lebar hingga memuat kelompok kelas menengah.
"Perhitungan desil Susenas 2025 membuktikan tingginya tingkat keterlewatan sasaran pada PKH, BPNT, dan PIP akibat rentang pengeluaran antardesil menengah yang terlalu tipis untuk dijadikan dasar keputusan fatal. Dampak exclusion error jauh lebih berbahaya karena memutus akses pangan dan pendidikan warga, sementara mayoritas pekerja sektor informal yang tidak memiliki slip gaji dipaksa menanggung beban pembuktian bahwa mereka benar-benar miskin," jelasnya.
Lambatnya penanganan sanggah administratif berisiko menimbulkan kerugian permanen, seperti peserta didik miskin yang terancam putus sekolah atau gagal mendaftar perguruan tinggi akibat bantuan pendidikannya terlanjur diputus. CORE memandang keberadaan integrasi satu basis data nasional tetap krusial, namun fungsi pemeringkatan desil perlu direposisi agar tidak menjadi penentu tunggal penyaluran maupun pencabutan bansos.
"DTSEN tidak perlu dibuang karena integrasi data nasional sudah tepat, tetapi posisi desil harus diubah menjadi alat penyaring awal dan bukan vonis tunggal pencabutan manfaat. Sebelum kualitas datanya teruji melalui audit independen, pencabutan bantuan wajib disertai verifikasi kedua sesuai karakter program, seperti data pendidikan untuk PIP atau kepemilikan kendaraan riil untuk program tertentu," kata Yusuf.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara soal keluhan masyarakat terkait peringkat desil dalam data penerima bansos yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
Gus Ipul mengatakan pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap data tersebut. Menurutnya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kondisi di lapangan tidak selalu sesuai dengan data yang tercatat.
“Kita perlu pendalaman lagi karena ada berbagai tantangan di bawah. Ada KTP-nya digunakan oleh orang lain atau keluarganya. Kedua, mungkin mereka belum bisa menyampaikan di forum-forum desa. Banyak sebab-sebabnya yang kita harus proaktif untuk membantu masyarakat memperbaiki data itu,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
(Dani Jumadil Akhir)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
