MSCI Soroti Pasar Saham Indonesia, Ini 3 Masalah yang Perlu Dibenahi
JAKARTA – Persoalan transparansi kepemilikan saham, kualitas saham beredar bebas (free float), dan pengawasan perdagangan menjadi tantangan struktural pasar modal Indonesia yang perlu dibenahi menyusul langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan akuisisi PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Menurut dia, masalah tata kelola pada sejumlah emiten telah teridentifikasi sebelum akuisisi tersebut menjadi perhatian publik.
“Tidak menjadi penyebab satu sama lain. Karena tadi tiga emiten ini kan sudah terjalin dari jauh-jauh hari, perilaku dan sebagainya,” ujar Tauhid, Selasa (20/10/2026).
Ia mengatakan, persoalan yang melibatkan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) telah menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2023. Karena itu, ia menilai terlalu dini untuk mengaitkan persoalan yang disoroti MSCI dengan aksi korporasi satu pengusaha.
“Jadi memang terlalu dini kita mengaitkan itu,” katanya.
Transparansi Kepemilikan Saham Jadi Sorotan
Tauhid menilai transparansi kepemilikan saham dan kualitas free float menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu dibenahi. Menurut dia, persentase saham yang tercatat sebagai saham publik belum tentu sepenuhnya mencerminkan jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan apabila terdapat keterkaitan kepemilikan antarpemegang saham.
“Jadi tidak benar-benar free float. Padahal sudah ada perbaikan dari 1 persen ke 3 persen dan sebagainya, ternyata yang benar-benar free float itu kan belum benar-benar free float. Nah, ini yang saya kira memang harus dibuka,” ujarnya.
Menurut Tauhid, keterbatasan transparansi tersebut dapat memengaruhi pembentukan harga saham di bursa. Harga saham berisiko tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan apabila struktur kepemilikan dan jumlah saham yang benar-benar beredar bebas tidak diketahui secara jelas.
Ia juga menyoroti dugaan coordinated trading behavior atau perilaku perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mengganggu pembentukan harga saham secara wajar apabila terbukti terjadi.
Kondisi tersebut dapat menyulitkan investor membedakan pergerakan harga yang didorong oleh perubahan fundamental perusahaan dan pergerakan yang dipengaruhi persoalan struktural pasar. Dampaknya berpotensi memengaruhi kepercayaan investor dan arus modal ke pasar saham Indonesia.
Pengawasan Pasar Modal Perlu Diperkuat
Tauhid menilai perbaikan tata kelola pasar modal yang dilakukan sejak awal 2026 belum cukup untuk menjawab seluruh persoalan yang menjadi perhatian MSCI. Menurut dia, transparansi pemilik manfaat akhir, kualitas free float, dan pengawasan aktivitas perdagangan masih perlu diperkuat.
Ia menekankan pentingnya penegakan aturan secara dini dan konsisten agar regulator serta penyelenggara bursa dapat mendeteksi indikasi pelanggaran sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
“Udah ribut begini baru disanksi. Harusnya sudah jauh-jauh hari. Oh, ini sudah kelihatan nih. MSCI saja bisa mengidentifikasi, masa bursa efek enggak bisa? Harusnya bisa,” ujarnya.
Tauhid menegaskan, pembenahan tata kelola pasar modal tidak seharusnya hanya menyasar satu pengusaha atau kelompok perusahaan. Seluruh emiten perlu mematuhi ketentuan yang berlaku agar transparansi perdagangan meningkat dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia tetap terjaga.
(Feby Novalius)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
