Advertisement
Advertisement

Heboh Wilayah Tambang di Ujung Kulon Dekat Habitat Badak Jawa

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 18 November 2026 |13:00 WIB
Heboh Wilayah Tambang di Ujung Kulon Dekat Habitat Badak Jawa
Heboh Wilayah Tambang di Ujung Kulon Dekat Habitat Badak Jawa (Foto: Badak Jawa/TN Ujung Kulon)
A
A
A

JAKARTA - Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi sorotan. Sebab, wilayah ini dekat dengan habitat Badak Jawa yang menghuni di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan masuk ke dalam peta WUP. Hal ini tertuang dalam keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan ini ditetapkan pada 12 Februari 2026 yang telah ditandatangani oleh Menteri EDSM Bahlil Lahadalia.

Dalam Kepmen itu, Menteri ESDM menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Meski menjadi WUP, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menekankan bahwa penetapan WUP di perairan sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon berbeda dengan izin menambang.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelas Dwi Anggia di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. 

Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Dwi Anggia.

Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Proses Menjadi WUP

Dwi Anggia menjelaskan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tanggal 16 November 2015, sehingga sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk ke dalam WUP. 

Usulan itu tertuang dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali, lalu ditetapkan kembali dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. 

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya, sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten.

 

Tak Ada Izin Tambang di Taman Nasional

Sementara itu, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. 

Wilayah yang diatur hanya sebagian perairan laut di sekitar TNUK, dan penetapannya telah berproses sejak 2013.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia.

Pemerintah Pastikan Tak Pindahkan Badak Jawa

Sementara, Pemerintah tidak akan memindahkan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Rencana pemindahan satwa langka tersebut masih menunggu hasil kajian ilmiah yang memastikan kesiapan Alas Purwo sebagai habitat baru.

Sejumlah persyaratan harus dipenuhi sebelum relokasi dilakukan, mulai dari ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, kubangan, ruang jelajah, hingga jaminan keamanan habitat. 

Pemerintah juga memperhitungkan potensi konflik dengan masyarakat sekitar serta persaingan sumber daya dengan satwa lain, terutama banteng.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhamad Hidayat mengatakan, Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu diteliti lebih lanjut. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup Badak Jawa.

"Keselamatan setiap individu Badak Jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat dalam keterangannya.

Menurut dia, pencarian habitat kedua bagi Badak Jawa semakin mendesak karena seluruh populasi satwa tersebut saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon dengan jumlah kurang dari 100 ekor.

Kondisi tersebut membuat Badak Jawa rentan terhadap ancaman bencana alam yang dapat berdampak pada seluruh populasi, termasuk potensi tsunami di Selat Sunda dan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan gagasan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo soal Badak Jawa masih memerlukan kajian lebih mendalam. 

Hingga saat ini, belum ada rencana teknis pemindahan Badak Jawa, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi menjelaskan, pengembangan habitat kedua harus melalui penilaian menyeluruh terhadap kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, hingga keamanan kawasan.

Selain itu, aspek sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari pertimbangan.

“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” katanya.

 

Pernyataan Hashim soal Badak Jawa

Sekadar informasi, Pemerintah Indonesia membuka peluang kerja sama pendanaan internasional untuk menyelamatkan populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari ancaman kepunahan akibat bencana alam. 

Rencana relokasi sebagian populasi satwa langka tersebut dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo ditawarkan kepada para donor dan lembaga swasta global dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP31) di Antalya, Turki.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa gagasan pemindahan habitat ini muncul karena lokasi suaka Badak Jawa di Ujung Kulon, Banten, sangat rentan terhadap aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Di Ujung Kulon ada pusat suaka Badak Jawa. Namun karena ada ancaman baru dari Gunung Anak Krakatau, pusat konservasi itu terancam. Jika terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung, populasi Badak Jawa kita bisa punah," ujar Hashim di sela-sela pertemuan COP31 di Antalya, Turki.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menggagas pemindahan sebagian populasi Badak Jawa ke kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, berhadapan langsung dengan Pulau Bali. Lokasi ini dinilai lebih aman untuk menjamin keberlangsungan hidup spesies endemik tersebut.

Hashim menjelaskan, rencana konservasi ini masuk dalam pembahasan skema pendanaan kehutanan (forest financing) yang mendapat respons positif dari berbagai lembaga swasta dan donor internasional di forum COP31. Pihak mitra asing disebut tertarik untuk mendanai proyek penyelamatan tersebut dalam dua skema utama.

"Ada sebagian lembaga internasional dan donor yang tertarik membiayai pendirian suaka baru di Alas Purwo. Sebagian lainnya juga berminat menanggung biaya operasional (operating cost), termasuk gaji petugas konservasi di sana, serupa dengan skema pendanaan yang pernah berjalan bersama Norwegia," jelas Hashim.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement