Advertisement
Advertisement

Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Ini Penjelasan ESDM

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 19 November 2026 |07:05 WIB
Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Peta Wilayah Tambang, Ini Penjelasan ESDM
Proses penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan proses penetapan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 dan kembali dimasukkan dalam sejumlah keputusan menteri hingga 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten, pada 2013. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan itu menjadi dasar masuknya sebagian perairan di sekitar TNUK ke dalam peta WUP.

Penetapan tersebut selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah kembali menetapkannya melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Menurut Dwi Anggia, Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 kembali memuat penetapan wilayah tersebut sekaligus memperbaiki sejumlah ketentuan berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Meski demikian, Dwi menegaskan bahwa kawasan TNUK tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam keputusan menteri tersebut. Penetapan WUP hanya mencakup sebagian wilayah perairan laut di sekitar kawasan taman nasional.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten ditetapkan pada 12 Februari 2026 dan ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dalam keputusan tersebut, pemerintah menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan di Provinsi Banten, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Penetapan sebagian perairan di sekitar TNUK sebagai WUP didasarkan pada data dan informasi geologi. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi mineral sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Baca Selengkapnya: Ini Kronologi Ujung Kulon Ditetapkan Jadi Wilayah Pertambangan, Proses sejak 2013

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement