Advertisement
Advertisement

Apindo Keberatan UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen, Realistis Kenaikan di Rp6,047 Juta

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 20 November 2026 |19:47 WIB
Apindo Keberatan UMP DKI 2027 Naik 7,1 Persen, Realistis Kenaikan di Rp6,047 Juta
UMP DKI 2027 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar 7,1 persen karena dinilai bakal menekan kinerja keuangan perusahaan. Kalangan pengusaha sebenarnya hanya mengharapkan batas kenaikan upah paling tinggi berada di kisaran Rp6,047 juta.

Ketetapan UMP DKI Jakarta 2027 menjadi Rp6.136.941 atau naik Rp407.065 dari UMP 2026 sebesar Rp5.729.876 itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270bTahun 2026 yang diteken Gubernur Pramono Anung pada Jumat (20/11/2026). 

Menanggapi aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49bTahun 2025 tersebut, Wakil Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyebut penggunaan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,775 oleh pemerintah daerah melampaui permintaan pengusaha yang hanya di angka 0,5.

“Pilihan 0,5 itu kenaikannya 6,4 persen atau sekitar Rp6,047 juta dan itu pun sudah angka psikologis, karena bedanya memang enggak banyak tetapi dampaknya luar biasa,” kata Nurjaman kepada iNews Media Group, Jumat (20/11).

Nurjaman menjelaskan, regulasi yang berlaku mematok nilai dasar (start base) alfa dari 0,5, padahal bila dibuka dari 0,2 dalam rentang pilihan 0,2 sampai 1, pengusaha dapat memilih koefisien 0,2, 0,3, atau 0,4. Pasalnya, kenaikan di batas bawah tersebut saja sudah mengerek biaya produk, biaya produksi, serta biaya tenaga kerja atau labor cost mencapai 25 hingga 30 persen.

“Bukan satu-satunya kenaikan dari upah yang jadi masalah, dampaknya ikut mengerek variabel lain seperti uang lembur dan BPJS sehingga tingginya biaya akan mengganggu jalannya perusahaan dan pos-pos pengeluaran lain,” ujarnya.

Kenaikan biaya produk hingga produksi tersebut berisiko melambungkan harga pokok penjualan (HPP) dan menekan daya beli masyarakat. Ketika daya beli turun dan barang menumpuk di gudang, perusahaan terpaksa melakukan efisiensi di berbagai hal termasuk biaya tetap (fixed) dan sumber daya manusia.

 

“Padahal kami berpikir kalau upahnya masih dianggap terjangkau dengan hal-hal yang lain, perusahaan akan menghindari terjadinya PHK,” tutur Nurjaman.

Selain beban operasional, dunia usaha turut memperhitungkan dampak berantai terhadap upah sektoral ke depan yang nilainya lebih tinggi, struktur skala upah, serta penyesuaian karyawan level lebih atas yang memiliki KPI tersendiri. Skema tersebut dinilai berpotensi memicu ketimpangan di internal perusahaan.

“Kalau di bawahnya kenaikannya lebih tinggi, akan terjadi gap dengan pekerja di masa kerja yang sudah lama, masa yang lima tahun atau sepuluh tahun upahnya sama dengan yang baru masuk,” urai Nurjaman.

Walau begitu, Nurjaman menyatakan pengusaha suka tidak suka tetap menerima keputusan gubernur tersebut dengan sejumlah catatan. Karena tidak semua perusahaan mampu melaksanakan, ia meminta pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta memberi ruang pengecualian serta kelonggaran pengajuan tanpa terlalu banyak syarat yang menghambat proses.

“Tujuan pengajuan pengecualian itu satu, untuk adanya kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja karena upah pasti memengaruhi biaya produksi dan lainnya,” jelas Nurjaman.

(Taufik Fajar)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement