Target Pajak 2014 Rp1.200 T

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penerimaan pajak Rp1.200 triliun pada 2014 agar kontribusi pajak atas penerimaan negara dan hibah, yang senilai Rp1.668,6 triliun, bisa lebih besar.

Data Arah Kebijakan Fiskal dan Kerangka Pembiayaan APBN Jangka Menengah; 2010-2014 mencatat, target penerimaan pajak ini setara dengan pencapaian rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB senilai 14,0-14,5 persen pada 2014, naik sekitar 2,5 persen dari posisi saat ini 12,0 persen dari PDB. Pemerintah akan mendorong kontribusi perpajakan bagi pembiayaan APBN naik jadi 84 persen dari posisi 2010 sekitar 78 persen. Peningkatan penerimaan bakal didukung dengan realisasi sejumlah kebijakan seperti perbaikan basis perpajakan baik melalui reformasi maupun modernisasi pajak dan kepabeanan dalam negeri.

"Langkah selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas penegakan hukum (law enforcement) perpajakan," sebut data seperti dikutip di Jakarta kemarin. Namun, terkait dengan implementasi kebijakan perjanjian ekonomi internasional, data menyebutkan, pemerintah akan meningkatkan efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerja sama regional maupun internasional. Terkait upaya peningkatan daya saing dan pengurangan konsumsi rokok domestik, pemerintah tetap merealisasikan kebijakan penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan roadmapindustri rokok dan pemberian insentif pada kegiatan usaha, daerah tertentu, serta komoditas strategis.

"(Ini dilakukan) dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi dan ekspor serta mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha dalam negeri," papar data tersebut. Berdasar data ukur yang digunakan pemerintah, dengan target tax ratio 14,0-14,5 persen PDB maka nominal penerimaan pajak diharap bisa lebih dari Rp1.200 triliun, naik dari bawah kisaran Rp600 triliun di 2010. Kenaikan dilakukan secara bertahap atau rata-rata Rp200 triliun. Tahun 2011 misalnya, tax ratio diharap tercapai 12,5 persen dengan kisaran nominal Rp600 triliun, lalu 13,0% PDB dengan nominal mendekati Rp800 triliun di 2012.

Berikutnya, 13,5 persen PDB dengan nominal sekitar Rp1.000 triliun di 2013, sebelum kemudian menyentuh posisi Rp1.200 triliun di 2014. "Kenaikan penerimaan pajak dalam jangka menengah diharapkan mulai didukung dari dampak penurunan tarif pajak objek pajak dan badan mulai tahun 2009 serta insentif lainnya untuk meningkatkan kegiatan usaha ke depan," jelasnya. Deputi Kementerian Negara PPN/Bappenas Bidang Pendanaan Pembangunan Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui, peran penerimaan perpajakan terkait kebijakan pendanaan APBN lima tahun ke depan bakal lebih diperbesar.

"Kita harapkan bagian terbesar adalah dari pajak. Di mana perannya harus meningkat lagi. Sedang pendanaan seperti SUN (surat utang negara) dan pinjaman LN akan makin disesuaikan," ujarnya. 

Menurutnya, kebutuhan pendanaan APBN dalam lima tahun ke depan bakal terus membengkak searah kebutuhan pembiayaan realisasi sejumlah prioritas pemerintah. Terkait itu, tuturnya,pemerintah juga menerapkan kebijakan di mana kementerian/lembaga harus menyusun daftar proyek yang dinilai paling prioritas untuk didanai sepanjang lima tahun ke depan.

Berdasar data kerangka pembiayaan jangka menengah pemerintah, kebutuhan belanja diperkirakan mencapai Rp1.783,5 triliun pada 2014. Sementara, penerimaan negara dan hibah diperkirakan hanya Rp1.668,6 triliun

Krisis Dubai Tidak Terlalu Berpengaruh Pada ICP

Krisis utang Dubai diperkirakan tidak akan terlalu berpengaruh terhadap harga resmi minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP). Seperti diketahui harga minyak mentah dunia melemah hingga lima persen menyusul penundaan pembayaran utang BUMN Pemerintah Dubai, Dubai World. "ICP tidak akan banyak terpengaruh karena krisis tersebut. Terlebih sudah ada kesanggupan Abu Dhabi, yang memiliki cadangan sovereign wealth funds (SWF) terbesar ketiga di dunia, untuk turut mengatasi persoalan tersebut," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Romahurmuziy dalam pesan singkatnya kepada di Jakarta kemarin.

Abu Dhabi memiliki SWF terbesar di dunia dengan kekayaan USD700 miliar serta menguasai 90 persen cadangan minyak di Uni Emirat Arab.Romahurmuziy menilai, penjadwalan utang Dubai World lebih banyak terkait pertumbuhan sektor properti. Transmisinya pada harga minyak internasional lebih karena prediksi optimistis pertumbuhan kawasan Timur Tengah yang ditopang sektor properti terganggu.

Direktur Eksekutif Refor- Miner Institute Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan, saat ini harga minyak tidak akan bergerak terlalu tinggi. Alasannya sinyal pemulihan ekonomi global mengindikasikan masih tingginya ketidakpastian. 

(Candra Setya Santoso)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.