"BRI Harusnya Right Issue Juga"

BANDUNG - Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang semakin tergerus karena semakin derasnya aliran kredit, semestinya Bank BRI mengikuti langkah Bank BNI dan Bank Mandiri untuk segera melakukan right issue.

Namun, Ekonom dan Komisioner LPS Mirza Adityaswara menyatakan jika BRI harus right issue, maka kemungkinan saham pemerintah akan semakin terdilusi di bawah 60 persen karena posisi saat ini saham pemerintah sudah mencapai 57 persen.

Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN selaku pemegang saham, harus mengambil keputusan apakah BRI perlu melakukan right issue atau tidak.

"Sebenarnya Bank Indonesia (BI) sudah kirim pesan bahwa CAR bank yang dianjurkan BI itu 14 persen, walau sebenarnya aturannya delapan  persen. Makanya bank-bank yang CAR-nya sudah 14 persen bikin right issue. Nah, BRI harusnya iya, meskipun CAR-nya masih di atas 14 persen," jelasnya saat Media Training "Prospek Ekonomi dan Tantangan Industri Perbankan 2011" di Hotel Padma, Bandung, Kamis (14/10/2010) malam.

Mirza menambahkan, jika saham pemerintah tidak mau terdilusi kepemilikan sahamnya di BRI, maka kemungkinan besar pemerintah harus mengajukan penambahan modal (subscribe) yang harus disetujui DPR melalui APBN. Hal inilah yang menjadi pilihan pemerintah untuk menjaga CAR BRI.

"Tapi pemerintah harus menjawab dulu, karena kepemilikan tinggal 57 persen. Sedangkan pemerintah enggak mau terdilusi di bawah 60 persen. Ini harus dijawab DPR. BRI juga CAR-nya sudah tinggal 14 persen. Nah, boleh enggak right issue tapi pemerintah enggak subscribe? Kalau subscribe harus masuk di APBN," jelasnya.