JAKARTA - Perdagangan bebas tingkat Asia Pasifik (Free Trade Area of Asia-Pacific (FTAAP)) dinilai tidak cocok dengan perekonomian Indonesia.

"Konsep itu tidak cocok dengan perekonomian Indonesia," kata Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar, di Jakarta kemarin.

Menurut Mahendra, FTAAP adalah perjanjian internasional yang tidak berimbang untuk semua negara anggota Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) yang  bisa terlibat dalam perdagangan bebas.Pasalnya, kondisi perekonomian di semua negara Asia Pasifik tidak sama.

"Secara bilateral pun, kita tidak tidak lagi menerima begitu saja perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara maju. Sebab posisi perdagangannya berbeda," ucap Mahendra.

Indonesia, kata dia, lebih memprioritaskan aspek kerja sama ekonomi dengan negara-negara maju. "Kerja sama ekonomi termasuk aspek pembangunan, kemitraan, serta mendorong daya saing bersama yang melengkapi aspek perdagangan," jelasnya.

Sehingga, lanjut Mahendra, Indonesia mendorong terwujudnya Putaran Doha WTO. "Putaran Doha bukan saja mementingkan aspek perdagangan. Tapi juga kental dengan aspek pembangunan. Semangat penyelesaian Putaran Doha juga dibawa ke pertemuan KTT G20" papar Mahendra.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sebelumnya pernah mengatakan, Indonesia belum saatnya ikut dalam FTAAP. Pertimbangannya adalah kesiapan dan kapasitas daya saing industri di Indonesia.

"Kita kurang sepakat saat ini, mungkin jauh ke depan bisa dilaksanakan. Saat ini yang penting adalah menyelesaikan putaran Doha," katanya. (Sandra Karina/Koran SI/ade)