Arus Modal Asing Harus Diperhatikan
JAKARTA - Pemerintah harus tetap memperhatikan arus modal asing baik yang masuk (capital inflow) maupun keluar (capital outflow) untuk menjaga kondisi perekonomian tetap stabil.
Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Dedy Masykur Riyadi menuturkan,kejadian sekecil apapun dalam perekonomian global tetap harus diperhatikan karena akan berpengaruh pada Indonesia. Dia menjelaskan, lambannya proses pemulihan ekonomi di beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat (AS) membuat arus modal asing beramai-ramai menyerbu pasar di Asia, termasuk Indonesia.
“Secara teoritis,memang harus diperhatikan, sebab baik capital inflow maupun capital outflow yang berlebihan dapat membahayakan ekonomi kita,”ujar Dedy saat ditemui di Jakarta.
Dedy menuturkan,pemerintah perlu mengelola arus modal asing. Meskipun tidak menyebutkan secara tegas mengenai capital control, namun Dedy menilai sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengatur arus modal yang keluar dan masuk agar lebih terdeteksi.
Alasannya, arus modal asing sudah ramai membanjiri pasar modal. Begitu pula arus modal yang keluar tidak kalah besarnya. Tercatat sejak Januari hingga Agustus 2010, capital inflow yang masuk ke saham mencapai Rp14,68 triliun. Sedangkan indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak akhir tahun lalu hingga Agustus 2010 naik 22,5% menjadi 3.104,73 dari 2.534,36.
“Negara yang menganut sistem rezim ekonomi bebas saja sudah memberlakukan capital control, dan ini wajar dilakukan,” ungkapnya.
Arus modal yang masuk juga harus dioptimalkan untuk sektor riil atau investasi langsung, bukan hanya di pasar finansial. Dedy juga melihat pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan antara fiskal dan moneter. Keseimbangan ini hanya dapat dijalankan dengan adanya kompromi antara pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pembuat kebijakan fiskal, dengan Bank Indonesia sebagai penjaga kebijakan moneter.
“Kalau dulu ada Dewan Moneter yang bisa menjaga ini.Kalau sekarang yasis temnya berunding saja,”paparnya.
Dia menjelaskan, kondisi ekonomi di Irlandia yang mengalami pertumbuhan minus 1,2 persen dari sebelumnya 2,2 persen,memang tidak terlalu berpengaruh terhadap iklim ekonomi dalam negeri. Namun, sekecil apapun gejolak ekonomi negara lain,tetap harus dipantau agar Indonesia lebih siap menghadapi gejolak-gejolak yang lebih besar.
“Negara-negara Uni Eropa pasti membantu untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi anggotanya,”kata Dedy.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Prasetijono Widjojo mengatakan, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki perekonomian stabil tentu merasakan imbas dari keterpurukan perekonomian AS.
Nilai tukar rupiah semakin menguat dan dikhawatirkan ekspor Indonesia tidak memiliki daya saing lagi. Menyikapi hal itu,yang diperlukan Indonesia adalah menjaga kekuatan perekonomian dalam negeri.
“Kebijakan fiskal yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan kebijakan moneter yang dikeluarkan BI harus sinergi. Di sektor moneter penting untuk mengendalikan intervensi di dalam kurs serta inflation targeting. Di sektor keuangan sekarang sudah mulai banyak investor asing yang minat membeli surat utang negara (SUN) sebagai instrumen jangka panjang,”katanya.
Prasetijono juga menilai, Indonesia belum perlu melakukan pengendalian modal atau capital control terhadap arus modal yang semakin deras masuk.“Yang penting adalah menggenjot perekonomian dalam negeri dengan investasi yang baik,maka modal akan masuk ke sektor riil,”ujarnya.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
