Ilustrasi
PADANG - Meski upaya pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat untuk mengatasi kelangkaan BBM jenis premium ini sudah dilakukan, namun belum menemukan titik terang soal permainan harga para pengecer BBM di Mentawai.
Pasokan BBM dari Padang kerap terlambat, membuat oknum yang memilih setok premium sesukanya memainkan harga. Berdasarkan informasi yang dirangkum okezone beberapa waktu lalu, pada saat normal atau persediaan banyak harganya paling tinggi Rp7 ribu per liter dan harga terendah berkisar Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per liternya.
Sejak Agustus 2010 harga premium per liter ini naik drastis bahkan pada bulan itu duduki posisi Rp10 ribu per liter hingga akhir tahun.
"Harga minyak bensin ini sudah naik dan bertahan di level Rp10 ribu per liter untuk tingkat pengecer,” kata Besman (55) warga Desa Maileppet, Kecamatan Siberut Selatan pada okezone, Senin (2/1/2012).
Namun setelah tahun baru ini harga premium ini kembali naik sampai tembus Rp15 ribu per liter. "Ini sudah tidak benar lagi, harganya kok sampai semahal itu, kalau alasan pengecer itu sih tidak ada setok, namun saya mencurigai ini ada penimbunan BBM. Kalau sudah mahal harganya baru mereka jual," kesalnya.
Kata Besman, harganya ini sudah mulai merangkak naik sejak Kamis 29 Desember tahun lalu. Warga pun terpaksa membeli karena tidak ada lagi pilihan, apalagi SPBU di Kecamatan Siberut Selatan tidak ada, sehingga para pedagang sesukanya menaikkan harga.
Sementara Putra (35) salah seorang pengecer di Desa Muara Siberut, masih kecamatan Siberut Selatan mengatakan dirinya menjual mahal karena ia juga mendapatkan bensin dengan harga yang mahal. "Saya beli pada pengecer di Desa Muntei dengan harga mahal karena di Muara Siberut setok sudah habis, makanya saya jual Rp15 ribu per liter," kilahnya.
Sebenarnya, harga BBM mulai naik terjadi sejak bencana melanda pulau terluar ini pada 2010, harga bahan bakar minyak naik drastis bahkan harga per liter tembus Rp25 ribu per liter. Padahal dalam sebulan Pertamina memberikan pasokan BBM sebanyak 15 ton setiap kecamatan. (wdi)