Pemerintah Siap Debat AS Soal Kelapa Sawit

JAKARTA - Pemerintah optimistis keputusan Amerika Serikat yang menolak kelapa sawit dari Indonesia masih bisa diperdebatkan. Hal ini dikarenakan ada empat hal yang luput dari perhitungan mereka.

"Ada beberapa hal yang luput dari perhitungan mereka (AS). Mereka memandang semua sawit dari hutan alam, padahal tidak ada yang datang dari alang-alang dan kebun. Kedua mereka tidak memperhitungkan sawit berasal dari pohon yang selama 30 tahun tidak ditebang. Ketiga mereka tidak memperhitungkan sawit itu tiap tahun bisa meningkat produktivitasnya. Keempat mereka tidak memperhitungkan bahwa praktik suistanable agriculture itu diterapkan di sawit. Jadi klaim mereka sangat bisa didebat dan didiskusikan," ungkap Wakil menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi ditemui di Hotel Hyatt Selasa (231/1/2012) malam.

Menurut Bayu, dalam waktu dekat, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dan kementerian Perdagangan  akan segera mengirimkan pandangan terkait notifikasi dari AS tersebut. Bayu juga meminta semua pihak memberikan pandangan menyeluruh tentang larangan sawit tersebut.

"Namun kita meminta pelaku usaha, peneliti, dan petani untuk segera mengirimkan pandangannya, karena sekarang ini terbuka untuk publik opinion sampai 27 Februari (2012). Ini harus dimanfaatkan maksimal mungkin semua komponen sawit harus mengajukan pandangan tidak harus secara ilmiah gas rumah kaca, tetapi bisa juga dampak sawit terhadap kemiskinan, pembukaan lapangan kerja dan sebagainya. Kita harus sampaikan berbagai pandangan akan hal itu," lanjut dia.

Seperti diketahui, mulai 28 Januari lalu, ekspor kelapa sawit Indonesia dijegal ke As. Pasalnya produk sawit dari Indonesia diklaim tidak menerapkan prinsip suistanable atau asas-asas keberlanjutan lingkungan.

(Widi Agustian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.