JAKARTA - Saat ini pemerintah tengah mengkaji pembatasan bahan bakar minyak (BBM) dengan opsi mencabut subsidi BBM dan menaikkan harga BBM, mengalihkan ke bahan bakar gas (BBG), atau dialihkan menggunakan Pertamax.

Di tengah "kebingungan" dalam menentukan opsi, di sisi lain pemerintah bersikukuh membeli pesawat khusus Kepresidenan senilai Rp910 miliar.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambok Nahatan geram. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah tidak boleh dibanding-bandingkan.

"Kalau membanding-bandingkan satu sama lain akan seperti lingkaran setan, terus-terusan keluar uang. Kebutuhan ada yang selalu bersama-sama. Jangan juga dibangun persepsi seolah-olah karena beli ini (pesawat) subsidi BBM dihapuskan. Tidak dikaitkan dengan subsidi ini," ujar Lambok saat jumpa pers di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Lambok menjelaskan, bahwa pesawat Kepresidenan seharga Rp910 miliar tersebut tidak semewah yang diberitakan.

"Dirancang sederhana sebenarnya, tidak seperti yang dibayangkan super lux seperti pesawat pribadi orang kaya terkenal," katanya.
 
Lagipula, sambung Lambok, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono hanya menikmati pesawat tersebut selama satu tahun empat bulan saja.

"Sebenarnya yang akan menikmati presiden berikutnya. Agustus 2013 datang pesawat dan Oktober 2014 Presiden SBY sudah tidak menjabat, hanya satu tahun empat bulan menikmati. Presiden berikutnya yang menikmati," paparnya.

Lambok menegaskan pembelian pesawat itu bukan karena ambisi Presiden. "Seolah-olah ambisinya SBY dan wapres," katanya. (ade)