Infrastruktur Gas, Pemerintah Gaet Produsen Gas & Pemda

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) membuat nota kesepahaman (MoU) dengan produsen gas dan pemda demi melancarkan rencana pengendalian BBM subsidi.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo menyatakan, sesuai dengan UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi yang mengamanatkan perlunya diversifikasi energi. Maka tahun ini pemerintah berjanji mengurangi hambatan khususnya di sektor infrastruktur di bidang transportasi.

"Pemerintah mengalokasikan 35,5 mmscfd gas bumi yang dialokasikan kepada beberapa daerah seperti Jabodetabek, Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Palembang," ungkap Evita saat penandatanganan MoU gas bumi di bidang transportasi di kantor KESDM, Jakarta, Senin (23/4/2012).

Pasokan gas itu, disebut Evita, dipenuhi dari sejumlah KKKS. Di Jabodetabek, pasokan gas dipenuhi oleh Pertamina EP sebesar 10,1 mmscfd, Medco 2 mmscfd, PHE ONWJ 4 mmscfd, PGN 5 mmscfd dan OJBPP Talisman 2 mmscfd. Sedangkan pasokan di Surabaya, Gresik, Sidoarjo dipenuhi oleh PHE WMO sebesar 5,2 mmscfd dan Santos 5 mmscfd.  Pasokan gas dari Palembang sendiri dipasok Pertamina EP 10,85 mmscfd, Sarana Pembangunan Palembang Jaya 11,35 mmscfd dan Total 35,5 mmscfd.

"Selain menyediakan pasokan gas, pemerintah juga menyiapkan SPBG di Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan SPBG juga akan dibangun di DKI Jakarta, Kota Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, Bogor, Sidoarjo, Gresik dan Surabaya. Sedangkan SPBG LGV akan dibangun d terutama di daerah-daerah yang tidak tersedia alokasi gas bumi dan infrastruktur pipa seperti di Bandung, Bali dan DI Yogyakarta," lanjut dia.

(Widi Agustian)