BUMN Korup karena Kurangnya Sistem Pengendalian Intern
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transportasi Anggaran (FITRA) telah memaparkan 24 BUMN yang dinilai sebagai sarang korupsi dan merugikan negara. Hal ini dikarenakan beberapa hal yang mendasari kerugian ini.
"Kelemahan sistem pengendalian intern, terbagi menjadi tiga, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dima pencatatannya tidak akurat dan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulis, Senin (17/7/2012)
Ditambahkan Uchok, sistem pengendalian pelaksanaan anggaran juga menjadi sebab hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor BUMN.
"Perencanaan tidak memadai, penyimpangan terhadap perundang-undangan bidang teknis tertentu, kebijakan yang tidak tepat dan penetapan kebijakan yang tidak tepat," tambahnya.
Selain itu, kelemahan struktur pengendalian intern juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan BUMN.
"Tidak memiliki SOP yang formal, tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yan memadai," tandasnya.
Sebelumnya, FITRA merilis 24 BUMN terkorup. Telkom menenmpati BUMN terkorup dan kemudian RNI, Jasa Marga, PT Bahana PUI dan PT PLN. (gna)
(Rani Hardjanti)
