Pemerintah Klaim Prioritaskan 3 Hal Negosiasi CEPA
JAKARTA - Pemerintah menyebut ada tiga pilar utama yang diprioritaskan oleh pemerintah pada saat melakukan negosiasi perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Tiga pilar utama tersebut adalah kerja sama, liberalisasi, dan fasilitasi.
"Pembahasannya dilakukan serentak. Tanpa fasilitasi, maka kerja sama tidak akan berjalan dan CEPA tidak diteken," kata Sekretaris Ditjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Dyah Winarni Poedjiwati seusai diskusi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tentang Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi FTA-CEPA, di Jakarta, Jumat (31/8/2012).
Tiga pilar tersebut, lanjutnya, sangat penting untuk menghindari dampak buruk seperti pada saat implementasi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).
"Jadi sebelum melakukan kerja sama harus mengkaji dulu termasuk untuk industri atau domestik mana yang sudah siap bisa kita buka pasarnya. Yang belum siap jangan dibuka. FTA juga perlu dievaluasi setiap jangka waktu tertentu. Strategi ini masih perlu diperkaya lagi," jelasnya.
Menurutnya, defisit neraca perdagangan di sektor industri terus terjadi, yakni kategori produk industri menurut golongan ekonomi, seperti barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi.
Untuk itu, Indonesia perlu mengembangkan industri dengan konten teknologi yang lebih canggih. Sementara itu, Dyah mengaku, koordinasi antarlembaga pemerintah memang masih lemah terkait perjanjian kesepakatan perdagangan atau kerja sama ekonomi.
"Butuh dukungan dari semua untuk mewujudkan FTA CEPA, baik antarinstansi pemerintah maupun pemerintah dengan swasta. Kita harus bisa memilih yang menjadi prioritas," ucapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Ina Primiana. Ina mengatakan, dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak terkait sebelum meneken perjanjian CEPA, mulai dari pemerintah hingga pelaku industri nasional.
Menurutnya, koordinasi itu memang bisa membutuhkan waktu, namun nantinya akan ada satu suara.
"Jadi sektor yang kuat baru dibuka pasarnya. Harus kesepakatan bersama. Kemendag kalau mau membuka harus berkoordinasi dengan kementerian terkait yakni Kemenperin. Semua harus dipelajari," jelas Ina.
Ina menjelaskan, dari masing-masing sektor juga harus lebih diperdalam lagi mengenai apa saja jenis produknya yang siap untuk dibuka pasarnya.
Wakil Ketua Kadin bidang Perdagangan, Logistik, dan Distribusi Natsir Mansyur menilai, pemerintah masih gamang, terutama dalam hal perjanjian perdagangan.
"Banyak persepsi antara asosiasi berbeda, misalnya IJEPA. Pemerintah jangan lembek, terutama ACFTA, jadi janji-janji diperjelas saja," komentarnya.
Ketua LP3E Didik J Rachbini menambahkan, ACFTA menyebabkan struktur industri nasional menjadi stagnan.
"Harus memilih membuka diri item. Pertukaran jadi limited, jangan sok tahu dibuka semua," tandasnya. (gna)
(Rani Hardjanti)
