JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Menyiapkan anggaran Rp6 miliar untuk membebaskan lahan warga di wilayah kawasan timur Indonesia (KTI) terutama di Maluku. Lahan ini digunakan untuk merealisasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN).           

“Sejauh ini perkembangannya positif. Bahkan, masyarakat disana sudah menyetujui lahan seluas 4 ha itu dibebaskan. Sehingga hal ini dapat mempermudah kita untuk mempercepat program Sistem Logistik Ikan Nasional,” ungkap Dirjen Perikanan Tangkap, Heryanto Marwoto, pada keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu 27/10/2012).

Sedangkan untuk LIN, Marwoto mengatakan setidaknya dibutuhkan rencana pengelolaan perikanan bagi Provinsi Maluku. Rencana pengelolaan perikanan tersebut dapat mengatur jumlah ikan yang bisa ditangkap, penggunaaan alat tangkap, cara pendaratan ikan, penanganan pemasaran serta distribusi ikan dari sentra produksi ke sentra pasar.

“Sejauh ini KKP berhasil menggandeng pihak swasta, tercatat telah menanamkan investasinya di industrialisasi perikanan tangkap hingga Rp14 triliun. Investasi tersebut meliputi UPI, pengadaan kapal, dan pembangunan pabrik es,” ujar Marwoto.

Marwoto menegaskan, KKP akan membenahi tiga hal dasar dalam industrialisasi perikanan tangkap. Pertama, sistem pengelolaan dan pelayanan pelabuhan. Kedua, membekali nelayan dalam menangani ikan yang didaratkan. Terakhir, mempermudah proses pelayanan perijinan.

Dirjen P2HP, Saut P Hutagalung, menambahkan SLIN merupakan langkah terpadu untuk menunjang industrialisasi kelautan dan perikanan yang diusung KKP. SLIN bertujuan untuk memperlancar arus distribusi ikan antara dua sentra yakni sentra produksi yang terletak di wilayah timur ke sentra-sentra pasar di wilayah barat.

Saut menambahkan, SLIN termasuk di dalamnya Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, akan disiapkan fasilitas penunjang seperti tempat penyimpanan ikan berupa air (ABF), cold storage, pabrik es yang terintegrasi secara terpadu terhadap kapal pengangkut ikan.

Terkait Cold Storge dengan kapasitas besar terpasang diatas 300 ton, bisa menarik minat pihak swasta untuk membangun sarana tersebut di wilayah yang kurang diminati. “Semua program Ini merupakan sinyalemen kuat KKP untuk memperkuat SLIN, dan terus berupaya menggandeng pihak swasta,” jelasnya.
(mrt)