Takut Rusuh, Pemda Depok Siap Bicarakan Upah Minimum

DEPOK - Pemerintah Kota Depok menjamin akan menentukan Upah Minimum Kota (UMK) secara bijaksana dan tak akan terjadinya kerusuhan tuntutan buruh seperti yang terjadi di Bogor. Pemkot Depok mengaku akan membuka diri untuk berdialog dengan buruh menentukan UMK 2013.

"Kami senantiasa berprinsip, untuk memberlakukan tentang Tripartid, besaran upah buruh harus atas dasar kesepakatan bersama. Dialog komprehensif. Kita komunikasi, dengan serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah," kata Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, kepada wartawan, Rabu (30/10/2012).

Nur Mahmudi menambahkan sebelum ditetapkan UMK, maka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) akan dihitung terlebih dahulu. Dia meminta para buruh di Depok untuk lebih mengedepankan sifat dialog dan kebersamaan.

"Kebersamaan lebih penting, bukan dengan pendekatan emosi, dengan kebersamaan, hidupnya perusahaan diperlukan peran dari buruh, kesejahteraan buruh dicapai melalui prestasi yang dicapai perusahaann," jelasnya.

Terkait dengan tuntutan buruh Depok yang meminta UMK Rp2,2 juta, Nur Mahmudi mengaku akan terbuka membahasnya bersama-sama. Sebab UMK Rp1,4 juta juga ditentukan oleh kesepakatan Tripartid tahun lalu.

"Kan Rp1,4 juta juga hasil komunikasi atas kesepakatan bersama dengan mereka para buruh tahun lalu, untuk tahun depan duduk lagi dong. Kami tak alergi duduk bareng evaluasi itu," imbuhnya.

UMK Depok, lanjutnya, dibagi tiga kategori yakni terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah sehat itu juga disepakati satu persen lebih besar dari KHL, atau minimum sama dengan KHL. Terkait tuntutan buruh untuk memasukkan poin pulsa telepon seluler pada perhitungan KHL, Nur Mahmudi meminta para buruh untuk berdialog lagi bersama serikat bekerja, pengusaha, dan pemerintah.

"Yang lebih tepat kita lakukan evaluasi. Silakan pulsa, tapi kan kalau banyak untuk download atau kirim email juga nanti bisa-bisa UMK nya Rp5 juta dong, tapi kami harapkan tak akan serusuh Bogor," tandasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)