Rp1,7 Triliun Anggaran Kementerian PU Diblokir
DENPASAR - Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp1,7 triliun sampai saat ini masih diberi tanda silang atau diblokir oleh DPR sehingga belum bisa dipakai untuk mendanai berbagai program kegiatan.
Menteri Pekerjaan Umum PU Djoko Kirmanto mengatakan, hingga saat ini masih ada dana yang diblokir atau dibintangi oleh DPR sebanyak Rp2,77 triliun.
"Dalam dua hari terakhir bintang itu telah dihapus satu sehingga jumlah anggaran yang diblokir atau dibintang tinggal Rp1,784 triliun," ujarnya, saat memberi keterangan pers usai pembukaan Rapat Kerja Terbatas untuk Wilayah Timur di Sanur, Denpasar (2/11/2012).
Dia bisa memahami anggaran yang diblokir DPR sebab beberapa item anggaran yang dipertanyakan relevansi atau kaitannya dengan Kementerian PU.
Anggaran dimaksud untuk mendanai perpindahan penduduk atau relokasi tempat dibangunya beberapa infrastruktur dan juga perpindahan kawasan warisan budaya atau heritage. Beberapa anggaran ini, sambung Joko, dinilai tidak ada hubungannya dengan Kementerian PU.
Relokasi kawasan heritage, dikatakan wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akibatnya, anggaran dibintang atau diblokir. "Padahal sebenarnya hal tersebut masih berhubungan dengan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan," ucapnya.
Hal penting yang harus diperhatikan dan diprioritaskan seluruh jajaran PU mulai dari pusat hingga daerah, antara lain bahwa nggaran Kementerian PU 2012 mencapai Rp75,24 triliun. Anggaran sebesar itu, sampai 1 November 2012 baru terserap Rp44,05 triliun atau sebesar 59,97 persen dengan total pencapaian kegiatan fisik sebesar 66,35 persen.
Pencapaian ini, jauh tertinggal dibandingkan target rencana penyerapan sampai akhir Oktober 2012 sebanyak 74,8 persen, dengan pelaksanaan fisik sebanyak 76,36 persen. "Ini perlu upaya khusus untuk bisa menyelesaikan sisa seluruh program yang ada dalam waktu dua bulan ke depan," harapnya.
(Widi Agustian)
