Pemerintah Disarankan Taruh SPBG di Dekat Kantor Negara
JAKARTA - Badan Peneliti dan Pengembangan (Badan Litbang) Kementerian ESDM menyarankan agar pemerintah menyediakan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di beberapa titik dekat kantor milik negara yang strategis.
"Ini salah satu cara juga untuk merealisasikan konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG)," ujar Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM FX Sutijastoto, di kantornya, Jakarta, Selasa (5/2/2013).
Adapun untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perkantoran milik pemerintah, menurut Sutijastoto, tidak memerlukan lahan yang terlalu luas. Yakni hanya sekira 1.000 meter persegi, serta investasinya pun sekira Rp10 miliar dan tergantung oleh luas lahan.
Sedangkan untuk konverter kit, pemerintah disarankan memberikan secara cuma-cuma kepada kendaraan milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin menggunakan BBG.
Sutijastoto menambahkan, dengan adanya pengguna BBG dari kalangan pemerintah, secara tidak langsung akan membentuk pasar. Sehingga mendorong investor dari kalangan swasta untuk menanamkan modalnya bagi infrastruktur BBG.
"Saya akan berikan contoh, dengan menggunakan BBG, tiga hari saya hanya mengeluarkan Rp79 ribu. Sedangkan untuk BBM nonsubsidi, tiga hari saya keluarkan Rp300 ribu. Kendaraan dinas memang dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Sedangkan harga BBM nonsubsidi pertamax tinggi, dengan BBG akan meringankan pengeluaran PNS," pungkasnya.
