Kemenkeu Terus Kaji Masalah Tax Haven

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji untuk meningkatkan fungsi tax Haven. Usulan ini, sudah dibawa dalam pertemuan di G-20. Pasalnya, dengan adanya tax haven, maka dapat terjadi profit shifting atau pengalihan pendapatan.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, masalah transfer pricing adalah salah satu inisiatif yang tengah dibicarakan di lingkungan Kemenkeu. Dia menjelaskan, masalah ini akan melibatkan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Termasuk perbaikan dari tax treaty yang lain, yang juga kita sedang laksanakan adalah satu pengelolaan yang diinisiasi oleh OECD. Dimana kita akan berpartisipasi aktif, yakni terkait base erosion and profit shifting," kata dia di kantornya, Jakarta, kemarin.

Agus menambahkan, base erosion dan profit shifting adalah persiapan Indonesia dan negara-negara di dunia, untuk menghindari wajib pajak yang berusaha mencari manfaat dari negara yang mempunyai penawaran pajak rendah. Oleh karena itu, dilakukan upaya-upaya pergeseran sehingga basis pajak di Indonesia tidak berkembang.

"Karena terjadi pergeseran pengalihan dan terjadi profit shifting, jadi hal ini disikapi khususnya bagi negara-negara yang menawarkan pajak yang rendah, dan tujuannya mengambil manfaat sistem negara-negara yang bukan tax haven country," ujar Agus.

Agus Marto menjelaskan, masalah tax haven tersebut dapat disikapi di G-20. Menurut dia, G-20 tidak melihat ancaman dalam masalah tax haven tersebut. Meskipun, tax haven menjadi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang di berbagai negara yang memberikan penawaran tax rate yang murah.

(Martin Bagya Kertiyasa)