Harus Ada Badan Khusus Tangani Proyek Kerjasama Swasta
JAKARTA - Penggunaan skema Public Private Partnership dalam suatu proyek dinilai tidak efektif bahkan penerapannya dinilai amat buruk. Pemerintah dinilai perlu menyikapi hal ini karena banyak proyek yang terlantar.
Managing Director PT Nusantara Infrastruktur Tbk (META) Bernadus Djonoputo mengatakan bahwa pemerintah seharusnya membuat badan khusus yang mengurus masalah proyek kerjasama dengan swasta.
"Pemerintah baiknya membentuk badan khusus untuk menanggulangi permasalah dari mulai persiapan proyek, pembuatan feasibility study hingga proses finishing," ungkapnya, dalam acara nusantara dialogue series, di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Lebih lanjut, menurut Bernadus, terkait masalah feasibility yang diberikan pemerintah, tidak bisa langsung diterapkan. Hal tersebut membuat para peserta yang mengikuti tender mau tidak mau mengerjakan sendiri detail proyek tersebut.
"Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengerjaan hal secara detail tersebut," jelasnya.
Di negara maju, sudah ada badan seperti ini yang bertugas memastikan timeframe dari mulai masa penawaran, tender hingga pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
"Skema tersebut mampu meningkatkan kualitas tender sehingga bisa dilakukan tender secara internasional," imbuh dia. (wan)
(Widi Agustian)
