BLSM Diklaim Seimbangkan Pola Belanja
JAKARTA - Pemerintah dan badan anggaran (Banggar) telah memutuskan untuk memangkas pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM akan dipangkas dari lima bulan menjadi empat bulan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan adanya kompensasi BLSM diharapkan bisa memberikan perlindungan masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. BLSM juga diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat.
“Efek negatif (kenaikan harga Bahan Bakar Minyak/BBM) untuk masyarakat bisa ditutup dengan program perlindungan masyarakat. Ini betul-betul menyeimbangkan pola belanja kita,” katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Berikut hasil keputusan Banggar terkait pemberian BLSM anggaran BLSM yang diajukan sebesar Rp11,625 triliun, disetujui Rp9,318 triliun, dan terjadi selisih Rp2,306 triliun. Adapun alokasi (Selisih penghematan BLSM) antara biaya penyaluran dan pengamanan BLSM sebesar Rp360 miliar.
Sementara dana untuk infrastruktur dasar sebesar Rp1,25 triliun, dan infrastruktur unutk belanja modal sebesar Rp500 miliar. Selain itu, terdapat biaya untuk tambahan kebutuhan mendesak sebesar Rp196,4 miliar.
(Martin Bagya Kertiyasa)
