Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Organda Pertanyakan Penambahan Infrastruktur Pasca-Kenaikan Harga BBM

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2013 |16:58 WIB
Organda Pertanyakan Penambahan Infrastruktur Pasca-Kenaikan Harga BBM
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai dengan adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seharusnya diikuti dengan penambahan infrastruktur.

"Kalau lihat APBNP yang ada, itu nyaris tidak ada penambahan infrastruktur dari penghematan BBM. Artinya kondisi infrastruktur sama dengan sebelum BBM naik. Hal ini akan menambah biaya angkutan dan ini seharusnya sudah diantisipasi pemerintah," ungkap Sekjen Dewan Pengurus Pusat Organda Andriansyah di Jakarta, Sabtu (22/6/2013).

Andriansyah menjelaskan, tidak ada kompensasi adanya kebijakan kenaikan BBM dengan kompensasi untuk transportasi lantaran tidak sejalan dengan antisipasi di sektor angkutan umum.

"Jadi ini juga tidak hanya di sektor angkutan penumpang tetapi juga angkutan barang. Angkutan barang dipengaruhi infrastruktur," jelasnya.

Dia mengungkapkan, dengan adanya kenaikan BBM pemerintah harus juga memperhatikan kebutuhan operator dari pengemudi. Artinya jangan sampai sektor transportasi ini dikorbankan atas kebijakan pemerintah yang nantinya akan merugikan pemerintah dan masyarakat.

"Jadi kenaikan yang sudah dilaksanakan untuk menjaga kesinambungan layanan angkutan umum. Diharapkan untuk menekan kenaikan tarif angkutan umum, pemerintah bisa memberikan insentif. Ini sudah disimulasikan sebenarnya pada 2012 lalu sehingga usulan kenaikan tarif angkutan umum tidak lebih dari 20 persen karena saat itu ada antisipasi pemerintah dengan pemberian insentif," ucapnya.

Sementara itu, menurut dia pemerintah juga tidak memikirkan kondisi rakyatnya setelah nantinya dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sudah habis masa periodenya.

"Yang penting BLSM cuma diberikan empat bulan setelah empat bulan masyarakat dilepas kepada kondisi yang sudah ada," jelas dia,

Andriansyah berharap pemerintah harus memikirkan ke depan masalah angkutan umum yang sudah seharusnya dipecahkan persoalannya antara pemerintah dan operator.  "Ini tidak bisa diserahkan kepada kami saja sebagai operator untuk menyiasati kondisi yang ada di sektor angkutan umum ini," tandasnya.

(Widi Agustian)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement