Pemerintah Didesak Kontrol Kenaikan Harga
JAKARTA - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kembali mengingatkan pemerintah untuk mengontrol harga bahan makanan pokok, agar masyarakat yang hendak menjalankan ibadah puasa tidak makin terbebani keuangannya.
"Kami prihatin. Besok sudah puasa, dan pemerintah SBY sudah berjanji mengontrol harga bahan kebutuhan pokok di pasar-pasar domestik. Nyatanya, harga bahan pokok terus melambung tak terkontrol. Mari kita tagih bersama-sama janji yang sudah disampaikan oleh pemerintah SBY kepada rakyat. Jangan lagi rakyat miskin menjadi korban kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat ini,” tegas Ketua Fraksi Hanura, Sarifudding Sudding di Senayan, Senin (8/7/2013).
Menurut Sudding, pasca-kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) harga bahan kebutuhan pokok seperti telur ayam, daging sapi, minyak goreng serta gula pasir harganya makin membumbung.
“Bahkan dari laporan tim Hanura di lapangan, harga telur ayam sudah ada yang mencapai Rp22 ribu per kg, daging sapi di beberapa pasar ada yang sudah mencapai Rp100 ribu per kg. Pemerintah tidak bisa tinggal diam saja melihat persoalan rakyat bawah yang makin merosot daya belinya. Harus ada upaya kongkrit, agar masyarakat bisa tenang menjalankan ibadah puasa," tambahnya.
Lebih jauh, wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut juga mendesak agar pemerintah menjamin tersedianya bahan pokok yang cukup.
Sudding juga menyoroti langkah pemerintah yang terkesan lepas tangan, setelah membagi-bagikan BLSM kepada rakyat miskin. “Pemerintah jangan lepas tangan karena merasa telah membagi-kan BLSM ke rakyat miskin. Sebab BLSM menjadi tidak banyak membantu ketika harga-harga bahan kebutuhan pokok terus naik dan tidak terbeli oleh rakyat dengan uang bantuan tersebut," kata dia.
Menurut Anggota DPR RI dari Komisi III tersebut, selama ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga bahan kebutuhan pokok cenderung bersifat parsial dan hanya menjadi media pencitraan belaka. Pemerintah biasanya hanya melakukan operasi pasar di beberapa tempat dengan mengundang banyak media, kemudian selesai begitu saja setelah ada peliputan dari media.
“Pemerintah harus memperbanyak operasi pasar secara kongkret, terutama di daerah-daerah minus. Ini adalah langkah riil yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jika serius ingin menekan harga bahan pokok. Selama ini operasi pasar yang dilakukan pemerintah masih terkesan parsial dan cenderung hanya menjadi media pencitraan belaka,” papar Sudding.
(Widi Agustian)
