Pemerintah Perlonggar "Daftar Hitam" Investasi

JAKARTA - Pemerintah menelurkan beberapa paket kebijakan yang digunakan untuk menangkal krisis yang terjadi saat ini. Salah satu paket kebijakan yang di fokuskan, adalah terkait dengan investasi.

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa mengungkapkan, pemerintah telah memaksimalkan investasi dengan adanya penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Menurutnya, langka ini, telah meminimalisir waktu perizinan yang dibutuhkan dalam melakukan investasi.

Selain itu, dia mengungkapkan pemerintah juga akan melakukan revisi pada Daftar Negatif Investasi (DNI). "Revisi Peraturan Pemerintah (PP) DNI, akan dibuat lebih ramah pada investor," kata Hatta di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Dia melanjutkan, pemerintah juga akan mempercepat program investasi berbasis agrobisnis, Crude Palm Oil (CPO), kakao, dan mineral logam. "Dengan memberikan insentif tax holiday dan alowance," tambah dia.

Selain itu, untuk meningkatkan investasi, dia berjanji untuk mempercepat renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B). Hatta melanjutkan, beberapa Bottle necking proyek juga akan diperbaiki. "Maka investasi yang pipeline strategis seperti migas,pertambangan, dan infrastruktur akan dipercepat," katanya.

Hatta menambahkan, Kebijakan-kebijakan ini juga dilengkapi dengan paket kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), dan antisipasi melalui lembaga keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dengan demikian, diharapkan pada Kuartal III dan Kuartal IV tekanan akan turun. Sehingga, iklim dunia usaha akan terjaga. Paket ini akan membuat pertumbuhan ekonomi dapat kita jaga pada level realistis," tukas dia.

(Martin Bagya Kertiyasa)