Pengetahuan Petugas Pajak Daerah Masih Minim

JAKARTA - Data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak baru mencapai 63,3 persen per September 2013. Dari penerimaan tersebut, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat paling kecil.

Pengamat Perpajakan Prastowo menilai bahwa realisasi ini merupakan salah satu akibat dari kurangnya kemampuan petugas pajak dalam proses penilaian di lapangan.

"Pemindahan wewenang kepada pemerintah daerah yang telah dilakukan, tidak dibarengi dengan transfer knowladge kepada petugas di daerah," tutur Prastowo ketika dihubungi Okezone, Senin (14/10/2013).

Menurut dia, kondisi tersebut membuat petugas pajak di daerah kadang memberikan penilaian yang lebih rendah terhadap objek pajak yang sebenarnya. Padahal, pajak tersebut harusnya relatif lebih tinggi pungutannya.

Selain itu, Prastowo melanjutkan, perbedaan data tentang wajib pajak di instansi-instansi terkait membuat angka realisasi penerimaan PBB menjadi rendah.

"PBB perkebunan dan pertambangan misalnya, data yang ada di dirjen pajak dan data yang ada di dinas terkait soal wajib pajak juga objek pajak berbeda," katanya.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan perlunya peningkatan kapasitas petugas dan koordinasi antara instansi untuk meningkatkan angka realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini.

Sekadar informasi, penerimaan PBB sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dialihkan ke pemerintah daerah kabupaten dan kota. Pemerintah pusat hanya kebagian pendapatan PBB dari sektor pertambangan migas yang dipatok senilai Rp25,5 triliun.

(Martin Bagya Kertiyasa)