Freeport Tak Setor Dividen, Pemerintah Pasrah

JAKARTA - Pemerintah segera mencari solusi guna meminimalisir akibat yang muncul karena penurunan penyetoran dividen dari semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana akan mengubah target penerimaan negara melalui dividen BUMN tahun buku 2013 menjadi Rp37,5 triliun hingga Rp38,5 triliun, dari target awal yang mencapai Rp40 triliun.

"Artinya pengeluaran dikurangi Rp3 triliun atau dicari sumber penerimaan lain yang bisa Rp3 triliun," tutur Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Bambang menyatakan, langkah penambahan dividen yang mungkin dilakukan, semakin sulit diterapkan mengingat kebanyakan BUMN telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Kita harus realistis dong. Kalau mau tambah kan masalahnya sebagian besar perusahaan sudah menentukan dividennya dalam RUPS. Sebagian besar sudah RUPS sampai Juni ini. Agak berat kalau tambah lagi. Realistis sajalah paling mending," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, penyetoran dividen tahun buku 2013 akan mendapatkan masalah. Pasalnya, dividen yang ditargetkan, masih belum bisa tercapai lantaran, PT Freeport yang sudah dua tahun tidak membayarkan dividen kepada pemerintah, serta PT PLN (Persero) yang masih dalam kondisi merugi.

Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin menjelaskan, dengan penurunan penyetoran dividen tahun buku 2013 yang disebabkan kinerja keuangan dua perusahaan BUMN, PLN dan Freeport Indonesia tidak mencapai RKAP 2013, dirinya akan mengajukan penurunan penyetoran dividen BUMN kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

"Nanti ada APBN Perubahan, dalam APBN 2014 dividen ditargetkan kan Rp40 triliun," tuturnya.

(Fakhri Rezy)