Koordinasi Kebijakan Menteri Ekonomi Jokowi Amburadul
Direktur Indef, Enny Sri Hartati, menilai bahwa kerjasama pemerintah baik multisektoral di bidang ekonomi saat ini belum terbentuk. Hal itu bisa terlihat dengan banyaknya kebijakan yang dibuat kementerian justru bertolak belakang dengan kepentingan menteri lainnya.
"Misal memberikan PPN terhadap minerba, ini ditolak Kementerian ESDM. Artinya kebijakan sudah diputuskan belum mendapatkan persetujuan kementerian terkait. Ini kan menunjukkan tidak ada koordinasi. Sehingga membuat kebijakan yang bagus tidak jalan," tutur Enny di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (9/5/2015).
Menurutnya, tidak ada satu sektor perekonomian yang dapat bekerja sendiri. Untuk menghasilkan kebijakan perekonomian yang baik, harus ada koordinasi yang matang. Oleh karena dibutuhkan seorang koordinator, dalam hal ini Menko Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, untuk menyatukan visi tersebut.
"Harus ada koordinasi yang matang ketika ada persoalan tidak bisa langsung menuduh, ini tidak kecakapan satu menteri, harus ada garis komando untuk bisa memfungsikan bekerja secara solid sehingga menghasilkan kinerja optimal," pungkasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)
